LEBAK, JURNALKUHP.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi pelajar justru menuai kecaman publik. Sebuah video yang memperlihatkan pembagian menu MBG dalam kondisi mentah kepada siswa SMAN 1 Cigemblong, Kabupaten Lebak, viral di media sosial pada Jumat, 23 Januari 2026.
Dalam video yang beredar luas, terlihat sejumlah bahan makanan diberikan tanpa diolah dan tidak siap konsumsi. Pada Jumat (23/1/2026), siswa menerima menu berupa tahu satu buah, jagung mentah empat potong, telur mentah satu butir, susu kotak merek Cimory, serta lengkeng dua hingga tiga biji. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan sekaligus kekhawatiran akan aspek keamanan pangan bagi peserta didik.
Sejumlah siswa menyampaikan bahwa makanan yang diterima tidak layak dikonsumsi langsung. Bahkan, pemberian bahan mentah dinilai berpotensi membahayakan kesehatan apabila tidak ditangani dengan benar.
Keluhan serupa juga terjadi sehari sebelumnya, Kamis, 22 Januari 2026. Pada hari itu, siswa menerima menu bihun, keripik tempe, orak-arik telur, nasi kuning, serta buah melon yang diduga sudah basi dan berlendir. Kondisi buah tersebut kembali memicu pertanyaan serius terkait standar kualitas dan pengawasan dapur penyedia MBG.
Menanggapi polemik tersebut, Tanue Wijaya, Ketua Gerib Jaya, melontarkan kritik keras. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, melainkan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan program nasional.
“Ini bukan kelalaian kecil. Jika benar makanan mentah dan diduga tidak layak konsumsi dibagikan kepada anak sekolah, maka ini adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi. Program negara tidak boleh dijalankan secara asal-asalan,” tegas Tanue Wijaya.
Tanue mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai MBG ke SMAN 1 Cigemblong. Ia juga meminta dilakukan audit kualitas pangan agar kejadian serupa tidak terjadi di sekolah lain.
Berdasarkan informasi yang berkembang, dapur SPPG tersebut diduga berada di bawah naungan Yayasan Permas Agung. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur maupun yayasan terkait belum memberikan klarifikasi resmi, meskipun isu ini telah menjadi perhatian publik.
Kasus ini menambah daftar persoalan serius dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis dan menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar tidak mempertaruhkan kesehatan generasi muda demi menjalankan program secara seremonial tanpa pengawasan ketat.
Editor : Redaksi Biro serang
