CILEGON,JURNALKUHP.COM — Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Cilegon menyoroti alokasi anggaran makan dan minum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon yang dinilai janggal dan tidak wajar. Ketua L-KPK Wilayah (KAMAWIL) Kota Cilegon, Maman Hilman, menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menuntut transparansi penggunaan anggaran tersebut. Dalam keterangannya kepada media pada Minggu, 7 September 2025, Maman menyampaikan bahwa pihaknya menduga ada ketidakwajaran dalam lonjakan anggaran makan minum yang tidak disertai dengan rincian yang jelas. Namun berdasarkan penelusuran mereka, dana yang cukup besar itu diduga tidak sampai ke organisasi-organisasi yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Langkah hukum ini diharapkan menjadi upaya mendorong akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan dana negara.
Selain anggaran internal, L-KPK juga mengungkapkan dugaan bahwa Kesbangpol menerima dukungan dana dari berbagai instansi lain, termasuk BPRS CM, PCM, dan PDAM Kota Cilegon. Dana tersebut, menurut L-KPK, semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM di Kota Cilegon.
Menyikapi hal ini, L-KPK menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Mereka berencana melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum (APH), serta mendesak Kesbangpol agar membuka informasi publik secara transparan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).“Kami akan ajukan laporan resmi agar kebenaran soal penggunaan anggaran ini bisa diungkap secara terang-benderang,” kata Maman.
EDITOR : Jurnalkuhp.com
