CILEGON, JURNALKUHP.COM – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kota Cilegon menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Cilegon Tahun 2026 di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Cilegon dalam memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, perwakilan kecamatan se-Kota Cilegon, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon, wali data pendukung, serta para produsen data dari masing-masing perangkat daerah.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian DiskominfoSP Kota Cilegon, Thorfatul Uyun, selaku Ketua Penyelenggara menjelaskan bahwa pelaksanaan forum tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
Menurut Uyun, forum tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Cilegon.
“Melalui forum ini diharapkan dapat tercapai kesepakatan daftar data prioritas pembangunan daerah, penyempurnaan data sektoral perangkat daerah, peningkatan kualitas data dan metadata, penguatan koordinasi antara pembina data, wali data, dan produsen data, serta terwujudnya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DiskominfoSP Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, menegaskan bahwa data kini menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembangunan daerah. Menurutnya, data tidak lagi dipandang sekadar kumpulan angka dan informasi, melainkan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan program, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah.
“Forum ini merupakan momentum yang sangat penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” kata Agus.
Ia menambahkan bahwa di tengah percepatan transformasi digital, kebutuhan terhadap data yang berkualitas menjadi semakin krusial. Oleh sebab itu, implementasi Satu Data Kota Cilegon harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah sebagai produsen data dengan dukungan wali data dan pembina data.
“Melalui forum ini kami berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas data sektoral. Setiap data yang dihasilkan harus memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi yang baku sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan data mulai dari proses pengumpulan, verifikasi, validasi hingga penyajian data. Menurutnya, sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan akan menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.
“Data yang berkualitas akan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Kota Cilegon yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai wali data daerah, DiskominfoSP Kota Cilegon juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada perangkat daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi yang mendukung pengelolaan data secara terintegrasi dalam kerangka transformasi digital pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti pentingnya implementasi Satu Data Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, tujuan utama penerapan Satu Data Indonesia adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses serta tepat sasaran.
“Satu Data Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan SPBE. Prinsip SPBE sendiri sangat bergantung pada ketersediaan data yang berkualitas sehingga setiap kebijakan dan pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Achmad.
Melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Cilegon Tahun 2026, Pemerintah Kota Cilegon berharap dapat memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem data daerah yang terintegrasi dan berkualitas.
Dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, perencanaan pembangunan daerah diharapkan semakin tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Cilegon.
(Red).
