SORONG, JURNALKUHP.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam sebuah upacara yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (24/4/2025). Prosesi sertijab ini disaksikan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI BPK, Laode Nusriadi.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menegaskan bahwa rotasi kepemimpinan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat kapabilitas institusional BPK. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan peran pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di wilayah timur Indonesia.
“Melalui kepemimpinan yang baru di tiap perwakilan, kami berharap akan terwujud peningkatan kualitas pemeriksaan dan komunikasi yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua,” ujar Fathan.
Dalam sertijab tersebut, posisi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua diserahkan dari Slamet Riyadi kepada Bhuono Agung Nugroho, sementara jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berpindah dari Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada Agus Priyono.
Lebih lanjut, Anggota VI BPK juga memperkenalkan jajaran pimpinan BPK untuk empat provinsi baru hasil pemekaran di Tanah Papua. Rahmadi resmi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Ferdinan Palembangan untuk Provinsi Papua Pegunungan, Subagyo untuk Provinsi Papua Tengah, dan Amin Adab Bangun untuk Provinsi Papua Selatan.
Acara ini turut dihadiri oleh kepala daerah, pimpinan DPRD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta akademisi dari berbagai wilayah di Papua. Dalam momen tersebut, Fathan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
BPK, kata Fathan, terus mendorong pergeseran paradigma pemeriksaan dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif.
“Saat ini, BPK harus mulai mengedepankan pendekatan preventif dalam rangka menutup celah-celah korupsi dalam penyelenggaraan keuangan negara,” tegasnya.
Pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan edukasi, komunikasi, serta pendampingan kepada entitas yang diperiksa, sehingga mampu membangun kesadaran dan pemahaman tata kelola keuangan yang benar sejak dini.
Usai memimpin sertijab, Anggota VI BPK juga menggelar diskusi terbuka bersama manajemen Bank Papua serta civitas akademika Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih. Diskusi tersebut membahas tentang peran strategis BPK dalam pemeriksaan keuangan negara dan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Papua.
Redaksi JURNALKUHP.COM
