Cilegon,Jurnalkuhp.com — Banjir yang kembali melanda Kota Cilegon bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan telah berubah menjadi rutinitas tahunan yang tak pernah tuntas ditangani. Tahun ini bahkan disebut sebagai banjir terbesar dan paling ekstrem, memperlihatkan lemahnya sistem pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Kota Cilegon, Ahmad Hafis, S.M., yang menyatakan bahwa banjir di Cilegon bukan persoalan baru, namun terus berulang tanpa solusi nyata.
“Banjir ini bukan sesuatu yang baru. Di Kota Cilegon, banjir itu sudah seperti rutinitas tahunan,” tegas Ahmad Hafis (14/01/26)
Ia menilai, jika banjir terus berulang dari tahun ke tahun, maka persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai musibah semata, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan dan tata kota.
Menurutnya, tanggung jawab penanganan banjir tidak boleh saling lempar, baik ke masyarakat, industri, maupun pemerintah. Semua pihak harus berhenti bersembunyi di balik alasan masing-masing.
“Ini bukan hanya tanggung jawab segelintir orang atau korporasi. Ini tanggung jawab kita semua. DPRD menegaskan kepada pemerintah, industri, dan masyarakat agar benar-benar bekerja sama,” ujarnya.
Ahmad Hafis secara terbuka menyoroti peran industri dan aktivitas pertambangan yang dinilai belum maksimal dalam memperhatikan dampak lingkungan, terutama terkait aliran air dari hulu ke hilir.
“Industri harus serius memperhatikan irigasi dan lingkungannya. Air dari hulu ke hilir itu ujungnya ke laut. Kalau hulunya rusak, hilir pasti kebanjiran,” katanya.
Ia juga menyinggung kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, yang memperparah penyumbatan saluran air. Namun ia menegaskan, kesalahan masyarakat tidak boleh dijadikan kambing hitam tunggal, sementara pembenahan sistem irigasi dibiarkan stagnan.
Sebagai bentuk respons, DPRD Kota Cilegon membentuk Panitia Khusus (Pansus) Banjir dan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan banjir yang selama ini hanya dibahas di atas meja rapat.
“Hari Selasa nanti kita akan sidak langsung ke lapangan. Kita mau tahu titik-titik mana saja yang jadi sumber dan potensi banjir,” ungkapnya.
Namun, Ahmad Hafis memberikan peringatan keras agar pembentukan pansus dan sidak tidak berhenti sebagai formalitas politik dan seremonial belaka.
“Jangan cuma jadi seremonial, jangan cuma omong kosong. Yang dibutuhkan masyarakat itu tindakan nyata. Action. Pembenahan irigasi yang sempit, saluran yang belum ada, itu yang harus dilakukan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa jika banjir terus dianggap rutinitas, maka yang sedang dinormalisasi bukan bencana, melainkan penderitaan rakyat.
“Kalau setiap tahun banjir tapi solusinya itu-itu saja, berarti yang salah bukan alamnya, tapi pengelolaannya,” pungkasnya.
Reporter : Hairullah
Editor : Jurnalkuhp.com
