CILEGON, JURNALKUHP.COM – Isu yang berkembang mengenai kebijakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat terkait iklim investasi di Kota Cilegon semakin memanas. Hal ini dipicu oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan PT CAA. Dalam video tersebut, seorang warga Cilegon dengan inisial RK menyampaikan pandangannya tentang pengelolaan aset negara dan pentingnya peran Kadin daerah dalam mengatur arus investasi yang masuk ke wilayah tersebut, Rabu (14/05/2025).
RK menyampaikan kritik terkait pengelolaan aset negara dan pentingnya sistem kontrol yang transparan. Ia menanyakan, “Bagaimana sistem kontrol dilakukan? Bagaimana caranya rakyat tahu kekayaan negaranya? Bagaimana rakyat bisa ikut menjaganya dan menikmatinya?” RK mengingatkan bahwa rakyat adalah pemilik sejati kekayaan negara, dan oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan tersebut.
RK juga mengusulkan agar Kadin Pusat dan Kadin daerah melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam setiap keputusan terkait investasi yang akan masuk ke masing-masing daerah. “Musyawarah ini penting untuk memastikan strategi yang jelas dan agar proyek-proyek tersebut bisa memberikan manfaat langsung kepada daerah,” katanya.
RK turut mengajukan beberapa langkah konstruktif untuk memperbaiki kerjasama antara Kadin Pusat dan Kadin daerah, seperti membentuk tim yang dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Tim ini harus bisa mengarahkan dan mendukung proses pengajuan proposal dan presentasi kepada para investor,” tambahnya.
Selain itu, RK menekankan pentingnya peran Kadin daerah dalam melibatkan pengusaha lokal. Ia mengusulkan agar setiap pengusaha daerah dilibatkan dalam proses pembangunan, dengan tugas yang jelas agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga dianggap penting untuk memastikan bahwa pekerja lokal dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut.
“Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sangat penting. Pemimpin harus menjadi pelindung, bukan justru memberikan sanksi tanpa alasan yang jelas,” ujarnya, mengingatkan pentingnya kerjasama yang harmonis.
Di akhir kritiknya, RK menegaskan bahwa rakyat perlu diberikan ruang untuk berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan negara. “Rakyat bertanya, silakan jawab,” ujarnya, mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pengelolaan kekayaan alam dan investasi di daerah.
Kritik yang disampaikan oleh RK kini menjadi viral di kalangan warga Cilegon, mencerminkan harapan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan dan pengelolaan investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
(Bagus/FriSepta – Redaksi: Biro Kota Cilegon)
