BEKASI, JURNALKUHP.COM – Kecerobohan dalam menjaga data rahasia nasabah kembali menyeret PT Federal International Finance (FIF) ke pusaran skandal. Kali ini, seorang nasabah bernama Suhendra menjadi korban aksi penipuan berkedok penarikan kendaraan oleh oknum yang mengatasnamakan FIF. Peristiwa ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi juga mengindikasikan lemahnya sistem keamanan data yang seharusnya dijaga ketat oleh perusahaan pembiayaan tersebut.
Suhendra, seorang nasabah FIF, menceritakan bahwa pada 23 November 2024, sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah kontrakannya di Tambun Selatan. Mereka mengaku sebagai pihak FIF dan menunjukkan dokumen yang tampak resmi. “Mereka meyakinkan saya bahwa motor saya harus ditarik karena ada keterlambatan pembayaran. Saya sempat ragu, tetapi mereka memiliki data lengkap tentang kredit saya, jadi saya percaya,” ujar Suhendra.
Setelah menyerahkan STNK dan kunci motornya, Suhendra mulai curiga karena para pelaku hanya meninggalkan secarik kertas yang bertuliskan “Surat Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Perjanjian Pembiayaan.” Ketika ia mendatangi kantor resmi FIF di Kranji, surat tersebut dinyatakan tidak sah. “Saya langsung sadar telah menjadi korban penipuan,” tambahnya.
Sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan, FIF memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, lemahnya pengawasan internal memungkinkan informasi sensitif bocor ke pihak luar, yang akhirnya dimanfaatkan oleh penipu untuk menjerat korban.
Selain itu, FIF sendiri telah menerapkan berbagai aturan ketat kepada nasabah dalam hal pembayaran kredit, seperti:
1. Larangan Melakukan Over Kredit Tanpa Persetujuan – FIF melarang nasabah mengalihkan kredit kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan resmi.
2. Denda Keterlambatan Pembayaran – Nasabah dikenakan sanksi jika melewatkan jatuh tempo pembayaran.
3. Penyitaan Kendaraan Harus Sesuai Prosedur – FIF memiliki aturan bahwa kendaraan yang akan ditarik harus melalui proses resmi dengan dokumen sah dan disertai petugas yang terverifikasi.
Namun, ironisnya, justru FIF sendiri yang lalai dalam menjaga keamanan informasi yang mengakibatkan nasabahnya dirugikan.
Terkait kasus ini, Faisal Nikmatullah, S.H., Penasehat Hukum JURNAL KUHP, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan **Pasal 372 KUHP** tentang penggelapan dan **Pasal 378 KUHP** tentang penipuan. “Para pelaku telah dengan sengaja menguasai barang milik orang lain dengan cara tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan. Ini jelas memenuhi unsur dalam kedua pasal tersebut,” ujar Faisal.
Selain itu, Faisal juga menyoroti kemungkinan adanya unsur kelalaian dari pihak FIF yang menyebabkan kebocoran data. “Jika benar ada kebocoran data yang memungkinkan pelaku mengakses informasi nasabah, maka FIF harus bertanggung jawab secara hukum,” tambahnya.
Harus menjadi peringatan keras bagi pihak FIF dan lembaga pembiayaan lain untuk memperketat sistem keamanan data mereka. Jika tidak, praktik penipuan serupa akan terus terjadi, dengan nasabah sebagai korban utama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus segera turun tangan menyelidiki dugaan kebocoran data ini. Selain itu, FIF harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada korban dan memperbaiki sistem keamanannya agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Jika FIF terus mengabaikan aspek keamanan data dan membiarkan nasabahnya menjadi korban penipuan, kepercayaan publik terhadap perusahaan ini akan semakin runtuh.
Saatnya FIF bertanggung jawab sebelum lebih banyak korban berjatuhan.
(Redaksi Jurnal KUHP)
