CILEGON, JURNALKUHP.COM – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, menyoroti capaian realisasi pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Banten.
Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per Juli 2026, realisasi pendapatan Kota Cilegon hingga akhir Juni 2026 baru mencapai 38,47 persen dari target pendapatan sebesar Rp1,935 triliun atau sekitar Rp744,77 miliar.
Angka tersebut menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan tiga kota lainnya di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang sebesar 42,90 persen, Kota Serang 42,73 persen, dan Kota Tangerang Selatan 42,04 persen.
Menurut Fauzi, capaian tersebut menjadi sinyal serius yang harus segera direspons oleh Pemerintah Kota Cilegon.
“Logikanya, sudah berjalan satu semester itu harusnya realisasi sudah menyentuh 50 persen. Kita baru 38 persen, ini jauh tertinggal. Makanya saya bilang ini red alert! Alarm! Berarti ada yang tidak beres dengan bagaimana cara Cilegon mendapatkan uang, baik dari PAD maupun dana transfer,” kata Fauzi kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Selain total pendapatan daerah, Fauzi juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga Semester I 2026 baru terealisasi sekitar 34,17 persen.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki fungsi sebagai penghasil pendapatan daerah.
“Kalau kita lihat perbandingan realisasi pendapatan di Banten per Juni 2026, Kota Cilegon baru 38,47 persen, sedangkan kota-kota lain sudah berada di kisaran 42 persen. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Fauzi juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Cilegon tidak kembali mengulang pola penyesuaian target pendapatan seperti yang terjadi pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Menurutnya, pada tahun sebelumnya target pendapatan daerah dikurangi sekitar Rp100 miliar, sehingga secara administratif target terlihat tercapai.
“Bisa dilihat pada APBD Perubahan 2025, target pendapatan dikurangi berkisar plus-minus Rp100 miliar. Di tahun 2026 ini jangan sampai pola seperti ini menjadi kebiasaan baru. Seakan-akan target tercapai, padahal targetnya sudah diturunkan cukup besar,” tegasnya.
Selain pendapatan, Fauzi turut mencermati struktur realisasi belanja daerah.
Berdasarkan data Semester I 2026, realisasi Belanja Pegawai telah mencapai sekitar 49,75 persen, sedangkan Belanja Modal baru terealisasi sekitar 6,42 persen.
Ia menilai rendahnya realisasi belanja modal berpotensi memperlambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan pembangunan seperti ruang kelas baru, infrastruktur lingkungan, sarana kesehatan hingga usulan masyarakat melalui hasil reses DPRD memerlukan percepatan pelaksanaan.
“Semakin besar pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan. Karena itu, percepatan pendapatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai capaian pendapatan Semester I 2026 menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas koordinasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
Ia berpendapat bahwa kepemimpinan daerah perlu memperkuat pengawasan serta mendorong OPD penghasil agar lebih optimal dalam meningkatkan PAD.
“Bisa dikatakan kinerja kepemimpinan Robin dan Pak Fajar cukup lemah dalam memimpin pegawainya, terutama di OPD-OPD penghasil. Data dari Kementerian Keuangan yang berbicara seperti itu,” ujarnya.
Meski demikian, Fauzi menilai masih terdapat kesempatan bagi Pemerintah Kota Cilegon untuk memperbaiki capaian tersebut pada Semester II Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh OPD penghasil pendapatan bekerja lebih agresif mengoptimalkan PAD dan pendapatan lainnya agar berbagai program prioritas tidak tertunda.
“Kondisi riil saat ini masih banyak OPD yang membutuhkan dukungan anggaran dan program-program mereka tertahan. Kalau pendapatan kembali dikurangi, tentu yang paling dirugikan adalah masyarakat karena banyak program pelayanan dan pembangunan yang berpotensi tidak berjalan,” pungkasnya.
Data Semester I 2026
Berdasarkan data evaluasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2026:
- Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon: Rp1,935 triliun
- Realisasi Pendapatan: Rp744,77 miliar (38,47%)
- Realisasi PAD: 34,17%
- Realisasi Belanja Daerah: 37,26%
- Realisasi Belanja Pegawai: 49,75%
- Realisasi Belanja Modal: 6,42%
Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan maupun belanja masih berada di bawah target semester pertama, sehingga diperlukan langkah percepatan pada semester kedua agar pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih optimal serta mendukung keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cilegon. (Zain/red).
