BANTEN, JURNAL KUHP — Kesatuan Aksi Jam’iyah Intifadah Muda Banten (Kaji Muda Banten) mendorong munculnya gagasan agar Provinsi Banten dikaji untuk memperoleh status sebagai Daerah Istimewa. Gagasan tersebut dinilai perlu dibahas secara serius dengan mempertimbangkan aspek sejarah, hukum, sosial, budaya, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.
Panglima Kaji Muda Banten, M. Ibrohim Aswadi, mengatakan gagasan Daerah Istimewa Banten bukan sekadar wacana perubahan status administratif. Menurutnya, pembahasan tersebut harus ditempatkan sebagai upaya menggali kembali identitas dan sejarah Banten, sekaligus menerjemahkan semangat perjuangan masyarakat Banten ke dalam agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan.
“Banten memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang mempunyai kedaulatan, tradisi pemerintahan, kekuatan ekonomi, perdagangan, keagamaan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Semangat perjuangan itu harus kita rawat dan diterjemahkan dalam pembangunan Banten hari ini,” ujar Ibrohim, Selasa (25/8/2026).
Ia menilai keberadaan Kesultanan Banten beserta perjalanan masyarakatnya dalam menghadapi kolonialisme merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Selain memiliki akar sejarah yang kuat, Banten juga mempunyai posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang Pulau Jawa. Sejak masa lalu, wilayah tersebut berkembang sebagai kawasan perdagangan dan menjadi titik pertemuan berbagai kekuatan Nusantara maupun internasional.
Bagi Ibrohim, warisan sejarah tersebut semestinya tidak berhenti sebagai narasi masa lalu, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun Banten yang lebih maju, berkeadilan, dan memiliki karakter kuat.
“Semangat para pendahulu kita adalah semangat mempertahankan martabat, kedaulatan dan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, semangat itu harus diwujudkan dalam kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Banten,” tegasnya.
Ibrohim menegaskan, Kaji Muda Banten tidak ingin menjadikan gagasan Daerah Istimewa Banten sebagai sekadar slogan politik. Karena itu, pihaknya berencana mendorong kajian secara komprehensif untuk melihat sejauh mana gagasan tersebut memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kajian tersebut, kata dia, akan mencakup aspek sejarah, yuridis, sosial, ekonomi, budaya hingga tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan sekadar slogan. Kita harus mengkajinya secara serius, konstitusional dan demokratis. Jika memang memiliki dasar historis, sosiologis dan yuridis yang kuat, maka aspirasi Daerah Istimewa Banten harus diperjuangkan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Menurutnya, kajian yang terbuka diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima gagasan berdasarkan sentimen sejarah, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai konsekuensi, peluang, tantangan, serta mekanisme hukum apabila aspirasi tersebut benar-benar diperjuangkan.
Ibrohim juga menegaskan bahwa gagasan Daerah Istimewa Banten tidak berkaitan dengan upaya memisahkan Banten dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebaliknya, menurut dia, kekhasan sejarah dan budaya Banten justru dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi daerah terhadap Indonesia.
“Daerah Istimewa Banten bukan untuk memisahkan Banten dari Indonesia. Justru sebaliknya, ini adalah ikhtiar untuk memperkuat Banten sebagai bagian dari NKRI dengan kekhasan sejarah, budaya dan karakter masyarakatnya,” pungkasnya.
Kaji Muda Banten selanjutnya berencana membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, ulama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha hingga kelompok masyarakat lainnya.
Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat sekaligus menguji aspirasi Daerah Istimewa Banten dari berbagai perspektif.
Dengan demikian, wacana tersebut tidak hanya menjadi perdebatan mengenai perubahan status daerah, tetapi juga dapat berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana sejarah, identitas, potensi ekonomi, budaya dan karakter masyarakat Banten dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kaji Muda Banten, pembahasan mengenai masa depan Banten perlu dilakukan secara terbuka, berdasarkan data dan kajian, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan keutuhan NKRI.
(Zain/red).
