Lebak, JURNALKUHP.COM — Program SPPG dengan Nomor ID: 7NKT6UA yang berlokasi di Kampung Cibuntu, Desa Lebak Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sajian menu yang diberikan tidak sesuai dengan harga maupun standar yang telah ditetapkan.(rabu/6/4/2026)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu yang disajikan kepada penerima manfaat di antaranya berupa nugget, irisan kentang, sayuran wortel, jeruk, serta tempe. Namun demikian, sejumlah pihak mempertanyakan apakah komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan nilai gizi yang seimbang serta kesesuaian dengan anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut.
Selain komposisi menu, perhatian juga tertuju pada porsi makanan yang diberikan. Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah sajian tersebut masuk dalam kategori porsi sedang atau porsi besar sesuai standar program SPPG.
Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat dugaan bahwa ukuran porsi besar dan porsi sedang disamaratakan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi pelaksanaan program serta transparansi dalam penyaluran manfaat kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak H. Amir Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas BGN KB Lebak saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa pengaturan menu sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim yang berada di dapur.
“Kalau soal seperti ini saya harus tanya ke ahli gizinya. Di dapur itu ada akuntan, ahli gizi, dan kepala dapur,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan kekurangan dalam penyajian, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja tim dapur. “Kalau kurang berarti mereka kerja kurang maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, pihak yang terlibat langsung seperti SPPI, akuntan, ahli gizi, dan koki merupakan pihak yang setiap hari mengatur dan menentukan menu makanan dalam program tersebut.
Lebih lanjut, wartawan juga mengonfirmasi Muhamad Kurniawan Putra selaku KSPPG Lebak Kesik. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa pihaknya menerima masukan yang diberikan sebagai bahan evaluasi.
“Siap bang, terima kasih atas masukannya. Jadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan perbaikan. “Baik bang, ke depan akan kami perbaiki. Sekali lagi terima kasih atas masukannya,” tambahnya.
Di sisi lain, Ruswa Ilahi selaku Koordinator Wilayah Ormas Badak Banten Dapil VI turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai kondisi ini diduga terjadi akibat kurangnya persiapan dalam menjalankan program.
Menurutnya, pihak dapur seharusnya telah memahami secara matang terkait menu yang akan disajikan serta menyesuaikan dengan standar harga yang telah ditetapkan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbedaan antara porsi kecil dan porsi besar dalam penyajian makanan.
“Kalau menu ini masuk pada porsi kecil, maka patut diduga ada pengurangan anggaran. Hal ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ruswa juga berharap pihak BGN maupun Koordinator Wilayah BGN segera turun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG tersebut, guna memastikan mekanisme penyajian menu berjalan sesuai ketentuan.
Ia menambahkan bahwa aspek persyaratan administrasi dan kelayakan juga perlu diperhatikan, seperti keberadaan sertifikat SLHS, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), BPJS relawan, pos satpam, serta memastikan apakah bangunan dapur telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap adanya klarifikasi serta evaluasi menyeluruh dari pihak terkait guna memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi kualitas gizi, porsi, maupun penggunaan anggaran.
(Hendri.H )
