SERANG, JURNALKUHP.COM – Kunjungan Kapolda Banten bersama Gubernur Banten ke wilayah terdampak banjir di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Jumat (19/12/2025), dimanfaatkan tokoh masyarakat setempat untuk menyampaikan akar persoalan banjir yang dinilai tak kunjung tertangani. Salah satunya disampaikan oleh H. Karmana, tokoh masyarakat Padarincang sekaligus mantan Kapolsek Padarincang, dalam wawancara dengan Redaksi Jurnal KUHP.
H. Karmana menjelaskan, banjir yang melanda wilayah Padarincang dan sekitarnya bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan disebabkan kondisi Sungai Cidanau yang mengalami pendangkalan parah. Menurutnya, sungai tersebut sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan perawatan, normalisasi, maupun pengerukan dari pihak berwenang.
“Intinya memang peninjauan banjir. Tapi pada kesempatan itu saya sampaikan langsung kepada Kapolda, Gubernur, dan Wakil Gubernur bahwa penyebab utama banjir di sini adalah dangkalnya Sungai Cidanau yang tidak pernah dipelihara atau dinormalisasi,” ujar H. Karmana.
Ia menuturkan, informasi tersebut mendapat perhatian dari Gubernur Banten yang baru menjabat. Bahkan, di lokasi peninjauan, Gubernur disebut langsung menghubungi salah satu pejabat di tingkat kementerian untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Saya sampaikan juga rencana saya untuk membawa masyarakat Sukamaju yang terdampak banjir ke Balai Besar. Gubernur menyampaikan tidak masalah, silakan, namun tetap berkoordinasi. Bahkan beliau menyampaikan akan memanggil kepala balai terkait,” katanya.
Lebih lanjut, H. Karmana memaparkan kronologis persoalan banjir yang telah terjadi sejak lama. Saat menjabat sebagai Kapolsek Padarincang pada 2024, ia mencatat banjir kerap terjadi dan bahkan sudah berulang sejak 2003–2004. Setelah ditelusuri, penyebabnya bermuara pada kondisi Sungai Cidanau yang melintasi wilayah Padarincang, Mancak, hingga Cinangka.
“Sungai itu oleh Balai Besar tidak pernah dinormalisasi. Kondisinya sekarang bukan seperti sungai lagi, tapi sudah menyerupai daratan. Jadi kalau hujan dengan intensitas tinggi, pasti banjir,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung status kawasan cagar alam yang kerap dijadikan alasan tidak dilakukannya normalisasi. Menurutnya, pengelolaan tetap bisa dilakukan tanpa merusak fungsi konservasi. H. Karmana bahkan membandingkan kondisi sebelum 1992, saat masyarakat masih diperbolehkan mengelola lahan di kawasan tersebut.
“Saya tinggal di Padarincang sejak 1985 sampai 1992, waktu itu tidak pernah ada banjir. Setelah masyarakat dilarang menggarap lahan cagar alam, sawah-sawah dibiarkan, pohon tumbang, alang-alang tumbuh, sampah menumpuk puluhan tahun. Dampaknya ya seperti sekarang,” jelasnya.
Ia mengaku memiliki dokumentasi kondisi Sungai Cidanau, termasuk pohon-pohon tumbang yang tidak pernah ditangani. Karena itu, ia menegaskan akan terus mendorong pertanggungjawaban pihak terkait.
“Kalau ini dibiarkan, lima tahun masa jabatan gubernur bisa puluhan kali datang ke Padarincang karena banjir terus berulang. Maka kami berniat bersama warga mendatangi Balai Besar untuk meminta kejelasan dan tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Sungai Cidanau berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian (BBWSC3). Namun demikian, menurutnya perhatian balai selama ini lebih terfokus pada Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian, sementara Sungai Cidanau tidak mendapatkan penanganan yang setara. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan inspeksi yang representatif. Berbeda dengan Sungai Ciujung yang membentang dari Kecamatan Pamarayan hingga Kecamatan Tanara, Tirtayasa, yang telah dilengkapi jalan inspeksi lebar dan dibeton, Sungai Cidanau dinilai luput dari perhatian meskipun memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir di wilayah Padarincang dan sekitarnya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Bidhumas Polda Banten, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung warga terdampak banjir di Padarincang sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat pemerintah dan kepolisian. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, jajaran pejabat utama Polda Banten, serta Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria.
Selain meninjau lokasi, Kapolda Banten menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak serta berdialog langsung untuk mendengar keluhan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Aparat kepolisian bersama instansi terkait juga dikerahkan untuk membantu evakuasi, pengamanan, dan distribusi bantuan.
“Polda Banten hadir untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat. Kami bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dalam penanganan banjir ini,” ujar Kapolda Banten.
Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penanganan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada aspek darurat, tetapi juga pada solusi jangka panjang agar banjir di wilayah Padarincang tidak terus berulang.
Redaksi.
