Cilegon,Jurnalkuhp.com — Persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kota Cilegon kembali memantik kemarahan dan kegelisahan masyarakat. Kali ini, kritik tajam datang dari Kang Ade, warga yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Ia secara terbuka menyoroti kinerja DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon yang dinilainya belum mampu menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan banjir dan berbagai masalah pelayanan publik.
Dalam keterangannya kepada Tim Media Jurnalkuhp, Senin (19/01/2026), Kang Ade menegaskan bahwa banjir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, bukan sekadar bahan diskusi, rapat, atau pencitraan di media sosial.
“Rakyat tidak butuh banyak unggahan dan seremoni. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Setiap musim hujan banjir selalu datang, dampaknya selalu sama, rakyat jadi korban. Tapi solusi permanen tidak pernah benar-benar dirasakan,” tegas Kang Ade.
Menurutnya, kegagalan menangani banjir menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan drainase, tata ruang, dan mitigasi bencana. Ia menilai, tanpa evaluasi menyeluruh dan keberanian mengambil langkah tegas, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat.
“Kalau hanya tambal sulam, jangan heran kalau banjir terus berulang. Ini bukan persoalan baru, tapi seolah tidak pernah diseriusi,” ujarnya.
Selain banjir, Kang Ade juga menyoroti kinerja aparatur pemerintahan. Ia mendesak Pemerintah Kota Cilegon agar benar-benar memaksimalkan peran ASN dan PPPK yang baru dilantik, bukan sekadar menambah jumlah pegawai tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
“ASN dan PPPK itu digaji dari uang rakyat. Mereka harus benar-benar hadir melayani, bukan hanya sibuk dengan administrasi dan rutinitas. Pelayanan publik harus cepat, responsif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Ia juga menyinggung hasil rapat kerja komisi DPRD dengan mitra OPD dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 17–18 November 2025. Menurutnya, rapat-rapat tersebut tidak boleh berhenti sebagai formalitas tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.
“Rapat jangan cuma menghasilkan tumpukan dokumen. RKA dan RAPBD 2026 harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, efisien, tepat sasaran, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya di lapangan,” tegasnya.
Lebih jauh, Kang Ade menyoroti tata kelola pembangunan daerah, khususnya terkait keterlibatan pengusaha lokal. Ia menilai, selama ini banyak pelaku usaha lokal yang memiliki kapasitas, namun justru tersingkir di daerahnya sendiri.
“Jangan sampai pengusaha lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri. Pemerintah harus berani memberi ruang yang adil agar ekonomi daerah bergerak dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Cilegon,” tuturnya.
Tak kalah penting, persoalan pengangguran juga menjadi sorotan. Menurut Kang Ade, kondisi ini ironis mengingat Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan kawasan industri besar.
“Cilegon kota industri, tapi masih banyak warga lokal menganggur. Ini bukti ada yang salah. Pemerintah harus punya strategi tegas agar industri memberi manfaat nyata bagi warga, bukan hanya untuk segelintir pihak,” tandasnya.
Ia berharap kritik tersebut tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai peringatan keras dan bahan refleksi bagi DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan pembenahan secara serius dan berkelanjutan.
“Kami tidak menuntut hal berlebihan. Kami hanya ingin pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat kecil, bekerja dengan hati, dan menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama,” pungkas Kang Ade.
Kritik ini menjadi cerminan kegelisahan warga yang mendambakan perubahan nyata di Kota Cilegon. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD tidak lagi menutup telinga, melainkan menjadikan suara rakyat sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan solusi konkret atas persoalan banjir, pengangguran, dan pembangunan daerah.
Reporter : Bag
