MEDAN, JURNALKUHP.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih Peringkat III Kategori Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja (Satker) Mitra KPPN Medan II.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan penganugerahan yang diselenggarakan di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, pada Senin (29/6/2026).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Medan II, Sondang Rotua Sihaloho, kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Kejati Sumatera Utara, Heryanto Siagian, S.H., M.H., yang hadir mewakili pimpinan Kejati Sumut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Pembinaan, Herlina Setyorini, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita akan berupaya maksimal dalam pengelolaan keuangan yang sesuai aturan pemerintah,” ujar Herlina menyampaikan komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, Kejati Sumatera Utara secara konsisten melakukan berbagai langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan efektif, efisien, serta memenuhi prinsip akuntabilitas.
Prestasi yang diraih tersebut menjadi bukti bahwa Kejati Sumatera Utara terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan APBN pada Semester II Tahun Anggaran 2025.
Acara penganugerahan turut dihadiri para pimpinan instansi dan satuan kerja mitra KPPN Medan II, jajaran pejabat KPPN Medan II, serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi pemerintah di wilayah Sumatera Utara.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejati Sumatera Utara untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Selain menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran, capaian tersebut juga mencerminkan sinergi yang baik antara Kejati Sumatera Utara dengan KPPN Medan II dalam mendukung pengelolaan APBN yang akuntabel dan sesuai regulasi pemerintah. (Zain/red).
