JAKARTA, JURNAL KUHP – Ketua Umum Pro Jokowi (PROJO) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya persatuan nasional, efektivitas pemerintahan, serta keberpihakan terhadap rakyat dalam mengawal perjalanan Indonesia menuju negara maju. Pesan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 PROJO, Minggu (23/8/2026).
Peringatan HUT ke-12 PROJO mengusung semangat “Setia di Garis Rakyat” dan menjadi momentum refleksi atas perjalanan organisasi sekaligus kontribusinya dalam dinamika kebangsaan. DPP PROJO sebelumnya menyatakan peringatan tahun ini mengangkat tema “Setia pada Perjuangan, Teguh dalam Prinsip, Mengawal Indonesia Maju”, dengan rangkaian kegiatan berupa diskusi politik, musik, ramah tamah, dan doa bersama.
Dalam keterangannya, Budi Arie menyampaikan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berjalan sukses dan berkelanjutan, sehingga agenda pembangunan nasional dapat terus diarahkan menuju Indonesia yang lebih maju.
“Karena itu saya berharap semoga pemerintahan Pak Prabowo-Gibran bisa sukses, bisa berlanjut, sehingga bangsa ini atau negara ini bisa menuju arah kemajuan seperti yang dicanangkan Indonesia,” ujar Budi Arie.
Menurut dia, cita-cita tersebut membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa. Setiap masyarakat, kata Budi Arie, dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan bidang masing-masing.
Ia menilai tantangan Indonesia ke depan tidak ringan. Karena itu, persatuan nasional menjadi salah satu fondasi penting agar pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama.
“Semua itu perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali, sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Tantangan kita ke depan ini betul-betul luar biasa berat. Persatuan nasional menjadi penting,” katanya.
Budi Arie juga menekankan pentingnya pemerintahan yang dijalankan secara efisien dan efektif. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari kebijakan yang dirancang, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia berharap peningkatan kesejahteraan tidak berhenti pada kelompok masyarakat tertentu, melainkan dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
“Bagaimana pemerintahan yang dijalankan secara efisien dan efektif, hingga kebermanfaatan bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan. Kemajuan dan peningkatan kesejahteraan itu harus dirasakan rakyat yang paling kecil,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, PROJO menyatakan akan terus memberikan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dukungan tersebut menurut Budi Arie bukan berarti menutup ruang kritik terhadap pelaksanaan kebijakan.
PROJO, kata dia, tetap akan memberikan masukan, saran, serta kritik konstruktif apabila ditemukan praktik atau pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal.
“Yang kita dukung adalah program-program Presiden Prabowo atau program-program pemerintah, dengan terus memberikan input, saran terhadap praktik-praktik yang tidak benar,” katanya.
Budi Arie menilai salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program pemerintah berada pada aspek eksekusi. Menurut dia, gagasan yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kesalahan ini bukan masalah idenya, tapi adalah eksekusinya dan praktiknya,” kata Budi Arie.
Ia mencontohkan bagaimana masyarakat kini semakin kritis dalam menilai pelaksanaan program pemerintah. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dapat mengamati, menghitung, membandingkan, dan memberikan penilaian secara langsung terhadap berbagai kebijakan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah agar setiap program benar-benar dilaksanakan secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Memasuki usia ke-12, Budi Arie memaknai perjalanan PROJO sebagai bagian dari perjalanan bangsa dan perjuangan rakyat Indonesia.
Ia menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial.
“Kita sadar betul bahwa rakyat harus terus diperjuangkan, karena kita ingin Indonesia Maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial,” tuturnya.
Budi Arie menegaskan, keadilan sosial harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dan tidak berhenti pada pidato maupun kegiatan seremonial.
“Saya setuju bahwa keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekadar dipidatokan, ceremony dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan bagian penting dari indikator kemajuan bangsa. Karena itu, seluruh energi, pikiran, perasaan, dan tindakan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.
“Komitmen untuk itu semua, makanya setiap artinya adalah semua tenaga, semua pikiran, semua perasaan, tindakan-tindakan kita memang untuk kepentingan rakyat. Tidak ada yang lain selain bagaimana memajukan negara ini dengan meningkatkan harkat dan martabat rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik.
Ia menyatakan PROJO mendukung langkah Presiden Prabowo dan pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
“Kita mendukung pemberantasan korupsi yang ditangani oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo. Kita dukung pemerintah untuk memberantas sampai ke akar-akarnya,” katanya.
Menurut Budi Arie, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius karena praktik korupsi pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan menghambat pencapaian kesejahteraan.
Ia juga mendorong agar agenda legislasi yang berkaitan dengan pemberantasan dan pemulihan aset hasil kejahatan dapat segera diwujudkan. Dalam keterangannya, Budi Arie secara khusus menyinggung pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset.
“Undang-Undang Perampasan Aset harus segera diwujudkan,” ujarnya.
Dorongan tersebut, menurutnya, sejalan dengan kebutuhan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pemberantasan korupsi memberikan efek nyata bagi negara dan masyarakat.
Budi Arie menilai perjalanan 12 tahun PROJO harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen organisasi terhadap kepentingan rakyat.
Peringatan HUT tidak semata-mata dipandang sebagai seremoni organisasi, melainkan sebagai ruang untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan perjuangan dan menentukan kontribusi PROJO ke depan.
DPP PROJO sendiri menjadikan Harlah ke-12 sebagai momentum untuk memperkuat barisan, merawat semangat gotong royong, serta meneguhkan komitmen kebangsaan dalam mengawal Indonesia Maju. (PROJO)
Bagi Budi Arie, tantangan pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pilihan maupun latar belakang tidak semestinya menghilangkan kepentingan bersama untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia.
Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terus bekerja secara efektif, terbuka terhadap kritik, dan memastikan kebijakan publik benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat.
“Bagaimana memajukan negara ini dengan meningkatkan harkat dan martabat rakyat,” pungkasnya.
Memasuki usia 12 tahun, PROJO menegaskan kembali semangat “Setia di Garis Rakyat” sebagai bagian dari perjalanan organisasi. Momentum tersebut diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada rakyat harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengawasan kebijakan, kritik konstruktif, serta kontribusi bagi kemajuan Indonesia. (Red).
