Cilegon,Jurnalkuhp.com — Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon agar tidak lagi bersikap lamban dan normatif dalam menangani kerusakan tanggul atau turap di Lingkungan Sambirata, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber. Infrastruktur yang roboh tersebut dinilai sebagai penyebab utama banjir berulang yang terus menghantui warga setiap kali hujan turun, meski dengan intensitas ringan.
Desakan keras ini disampaikan langsung oleh Ketua JPKP Kota Cilegon, Ikin AM, yang akrab disapa Kang Ikin, saat turun langsung ke lokasi banjir sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak, Rabu (14/01/2026).
Menurut Kang Ikin, sudah tidak relevan lagi jika banjir di Sambirata terus dikambinghitamkan pada faktor cuaca atau curah hujan tinggi. Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, khususnya tanggul yang hingga kini dibiarkan roboh tanpa penanganan permanen.
“Hujannya tidak lama, bahkan tidak deras, tapi air langsung meluap dan masuk ke rumah warga. Ini bukti nyata bahwa tanggul sudah tidak berfungsi dan pemerintah terkesan membiarkannya,” tegas Kang Ikin.
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya respons Pemerintah Kota Cilegon dalam membaca akar persoalan banjir. Padahal, di wilayah lain yang memiliki tanggul dan sistem drainase berfungsi baik, banjir dapat diantisipasi meski hujan turun cukup lama.
“Perbandingannya jelas. Daerah yang tanggulnya masih kokoh relatif aman. Sambirata banjir karena tanggulnya roboh dan tidak segera diperbaiki. Ini bukan soal alam, ini soal tanggung jawab,” ujarnya.
JPKP Kota Cilegon menegaskan bahwa perbaikan dan penguatan tanggul Sambirata harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar masuk daftar wacana atau kajian berlarut-larut. Tanpa langkah konkret dan cepat, banjir dipastikan akan terus berulang dan menambah penderitaan warga.
Selain menyampaikan kritik keras, JPKP Kota Cilegon bersama JPKP Dewan Pimpinan Pusat (DPP) juga menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak. Bantuan diserahkan langsung kepada warga untuk meringankan beban pasca banjir.
Dari unsur DPP JPKP, bantuan diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP JPKP, Herlina Prawira Soekarto, yang hadir langsung dari Jakarta. Kehadiran pengurus pusat ini menegaskan bahwa persoalan banjir di Cilegon telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Kang Ikin menegaskan, kehadiran JPKP bukan hanya sebatas kegiatan sosial, melainkan juga menjalankan fungsi pengawalan kebijakan publik agar pemerintah tidak abai terhadap hak-hak dasar masyarakat.
“Kami tidak ingin banjir ini hanya direspons dengan bantuan sesaat. Yang dibutuhkan warga adalah solusi permanen. Pemerintah harus berhenti bekerja di balik meja dan mulai bekerja di lapangan,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Ikin juga menyampaikan salam dan perhatian dari Wakil Presiden Republik Indonesia kepada warga Cibeber yang terdampak banjir. Ia menekankan bahwa penanganan banjir membutuhkan sinergi nyata, bukan sekadar koordinasi seremonial.
“Kalau tanggul segera diperbaiki dan diperkuat, risiko banjir bisa ditekan secara signifikan. Warga berhak hidup aman dan tidak dihantui rasa cemas setiap hujan turun,” pungkasnya.
Reporter : Bagus.R
Editor : Jurnalkuhp.com
