CILEGON, JURNALKUHP.COM —Anggota DPRD Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon agar lebih serius dalam memenuhi hak-hak layanan dasar masyarakat. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Cilegon dari Fraksi Gerindra, Fauzi Desviandy, saat ditemui di ruang Fraksi Gerindra, Kamis (2/10/2025).
“Kami melihat, hak pelayanan dasar di Kota Cilegon masih belum terpenuhi dengan layak, baik dan benar. Salah satunya adalah kesehatan sebagai layanan dasar,” kata Fauzi.
Ia menuturkan, berbagai keluhan terus masuk terkait layanan dasar kesehatan, mulai dari kasus gizi buruk hingga keluhan masyarakat soal antrean panjang dan pelayanan di RSUD Cilegon. “Ini salah satu bukti bahwa pemerintah Kota Cilegon harus lebih fokus pada pelayanan dasar,” ujarnya.
Menurut Fauzi, progres pembangunan RSUD Cilegon pada tahun anggaran 2025 masih jauh dari maksimal. Ia menilai, minimnya alokasi anggaran menjadi salah satu hambatan. “Progres pembangunan di tahun 2025, RSUD Cilegon hanya diberikan anggaran sebesar Rp28 miliar. Sementara kebutuhan keseluruhan hingga operasional berdiri mencapai Rp114 miliar,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, Fauzi menegaskan bahwa pemenuhan layanan dasar harus mendapat prioritas. “Karena ini adalah cermin bagi kita sendiri. Ketika hak layanan dasar belum terpenuhi, akan muncul ketimpangan sosial. Maka ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain persoalan kesehatan, Fauzi juga menyoroti rencana Pemkot Cilegon yang berencana melakukan pinjaman sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara. Menurutnya, langkah itu perlu dikaji ulang.
“Alangkah baiknya jika dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk kebutuhan primer, bukan pembangunan yang belum menjadi prioritas. Karena masih banyak kebutuhan mendesak lainnya,” ucap Fauzi yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilegon.
Ia mengingatkan, setiap pinjaman daerah memiliki konsekuensi sesuai mekanisme yang berlaku. Jika gagal bayar, dana transfer dari pemerintah pusat bisa terpotong secara otomatis. “Apalagi PAD Cilegon hanya sekitar Rp750 miliar. Kalau bayar pinjaman menggunakan PAD, maka akan sangat membebani. Kecuali pinjaman itu digunakan untuk membangun yang menghasilkan profit, sehingga bisa dipakai untuk melunasi pinjaman,” pungkasnya.
Redaksi.
