JURNALKUHP.COM – Ilustrasi seorang iblis bertanduk yang duduk di singgasana DPR dengan karung besar bertuliskan korupsi bukanlah sekadar karya satir. Itu adalah cermin kenyataan pahit yang dirasakan rakyat hari ini. Lembaga yang seharusnya menjadi rumah aspirasi, justru berubah menjadi simbol kerakusan, tempat bersemayamnya mafia politik dan bandit intelektual.
Di bawah singgasana emas itu, rakyat kecil tergambar kurus, lusuh, dan tertindas. Mereka melambangkan mayoritas warga bangsa yang setiap hari berjuang demi sesuap nasi, namun tak pernah merasakan keadilan sosial yang dijanjikan konstitusi. Kekayaan negara yang semestinya dinikmati rakyat, justru digadaikan, dirampas, dan dikuras habis oleh segelintir elit.
DPR dan Politik Transaksional
Hari ini, publik semakin sadar bahwa banyak produk hukum yang lahir dari DPR lebih berorientasi pada kepentingan segelintir kelompok dibanding kebutuhan rakyat. Undang-undang dibuat bukan atas dasar nurani, melainkan hasil kompromi politik dan pesanan pemodal. Inilah wajah demokrasi yang terjebak dalam politik transaksional, di mana suara rakyat hanya menjadi alat legitimasi.
Tidak berlebihan jika masyarakat menilai DPR telah kehilangan rohnya sebagai penjaga kedaulatan rakyat. Ia berubah menjadi pasar besar, tempat kepentingan diperjualbelikan.
Rakyat Kian Terjepit
Kesenjangan antara rakyat dan wakilnya makin nyata. Sementara rakyat kian terhimpit oleh harga pangan yang melonjak, biaya hidup yang tinggi, serta akses pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal, sebagian wakil rakyat justru sibuk mempertebal kantong pribadi.
Rakyat sengsara, elite berpesta. Ironi ini terus berulang dari periode ke periode, seolah menjadi pola baku dalam politik Indonesia.
Demokrasi yang Dibajak Oligarki
Kritik bahwa demokrasi kita dibajak oligarki bukanlah isapan jempol. DPR, yang semestinya menjadi benteng rakyat, justru sering bersekongkol dengan kepentingan modal. Janji politik di masa kampanye hanyalah gula-gula, yang segera berubah menjadi racun setelah kursi kekuasaan digenggam.
Ibarat iblis politik, sebagian wakil rakyat hanya tahu cara menghisap darah rakyat tanpa pernah memikirkan penderitaan yang ditinggalkan.
Saatnya Rakyat Bangkit
Opini ini adalah seruan agar rakyat tidak tinggal diam. Diam berarti menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada segelintir elit untuk terus mempermainkan nasib bangsa. Demokrasi sejati hanya bisa tumbuh jika rakyat berani bersuara, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas wakil yang dipilihnya.
DPR bukanlah milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dan rakyat harus menagih kembali haknya, agar lembaga ini tidak selamanya menjadi sarang mafia dan bandit intelektual yang merampok masa depan bangsa.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah opini penulis yang juga merefleksikan kegelisahan publik atas arah demokrasi Indonesia hari ini. Kritik adalah hak rakyat, dan suara rakyat adalah sumber sah dari segala legitimasi kekuasaan.
Oleh: Zainal Mutakin, Pimpinan Redaksi Jurnal KUHP
