JURNALKUHP – Bekasi, 10 November 2025 — Dewan Pimpinan Daerah Forum Era Adil warung paralegal Indonesia organisasi Advokat dan Paralegal Indonesia (FERADI WPI) Provinsi Jawa Barat sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang bertempat di DNS Café, Bekasi.
Rapat tersebut dihadiri oleh para pengurus DPD, perwakilan DPC se-Jawa Barat, advokat senior, serta paralegal dari berbagai wilayah. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh semangat solidaritas dan profesionalitas, dengan agenda utama penetapan Program Kerja Dewan Pimpinan Provinsi (DPD) Organisasi Advokat Jawa Barat periode 2025–2029.
Menguatkan Profesionalitas dan Integritas Advokat
Ketua DPD FERADI WPI Jawa Barat H. Adang bahrowi Sudirman , S.H , CPL , CMD , CH ,CHT dalam sambutannya menegaskan, bahwa program kerja ini menjadi kompas arah gerak organisasi dalam lima tahun ke depan.
“Kita ingin FERADI WPI Jawa Barat menjadi rumah besar bagi advokat dan paralegal yang berintegritas, profesional, dan peduli terhadap keadilan sosial. Advokat bukan hanya pembela hukum di ruang sidang, tetapi juga pelayan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Program kerja yang ditetapkan memuat langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kompetensi anggota, dan memperluas jangkauan pelayanan hukum di seluruh wilayah Jawa Barat.
Pokok-Pokok Program Kerja DPP FERADI WPI Jawa Barat 2025–2029 :
1. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan
Konsolidasi DPC se-Jawa Barat dan pembentukan DPC baru di kabupaten/kota yang belum terbentuk.
Digitalisasi data anggota serta peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen organisasi.
2. Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) secara rutin.
Workshop hukum tematik dan pelatihan berkelanjutan (Continuing Legal Education) bagi anggota.
3. Advokasi dan Perlindungan Anggota
Pembentukan tim bantuan hukum internal bagi anggota yang menghadapi persoalan hukum.
Penegakan kode etik profesi serta advokasi atas pelanggaran hak-hak advokat.
4. Bantuan Hukum dan Pengabdian Masyarakat
Pembentukan Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPD Jawa Barat.
Pelaksanaan program “Advokat Masuk Desa”, “Klinik Hukum Keliling”, dan pro bono legal service untuk masyarakat tidak mampu.
5. Humas, Media, dan Kerja Sama
Pembangunan situs resmi dan kanal media sosial organisasi.
Publikasi buletin hukum triwulan serta kerja sama strategis dengan lembaga penegak hukum dan media massa.
6. Keuangan dan Usaha Organisasi
Penerapan sistem keuangan digital yang transparan.
Pembentukan koperasi advokat dan unit usaha legal untuk mendukung keberlanjutan organisasi.
Komitmen Sosial: Advokat untuk Rakyat
Dalam penutupan rapat kerja, DPD FERADI WPI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan tidak mampu.
“Kami berkomitmen membantu masyarakat kurang mampu melalui pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono). FERADI WPI Jawa Barat akan menjadi garda depan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat,” ungkap perwakilan pengurus DPD dalam pernyataan resmi.
TUTUR ADANG.
Ditemui di tempat terpisah Ketum FERADI WPI Bapak ADVOKAT DONNY ADNRETTI, SH ,SKOM, MKOM, CMD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ. Menyampaikan apresiasi Untuk DPD FERADI WPI JABAR. Ketum berpesan agar FERADI WPI harus menjadi seperti Kapal Ferry yg bisa menyeberangkan org dari satu pulau ke pulau lain, artinya dari Pulau masalah hukum ke pulau solusi hukum. Dan juga harus memiliki fondasi yang kuat dalam pengetahuan ilmu hukum sehingga seperti batu karang di pantai, meski ombak masalah hukum menerjang, batu karang tetap kokoh. Dan juga harus memiliki fokus untuk memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah hukum.
Rapat kerja ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh peserta dan doa bersama untuk kesuksesan pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan. Dengan semangat kebersamaan, DPD FERADI WPI Jawa Barat bertekad menjadikan profesi advokat sebagai pilar keadilan yang bermartabat, profesional, dan berintegritas tinggi di wilayah Jawa Barat.
Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis : Nabilla
