CILEGON, JURNALKUHP.COM — Pemerintah Kota Cilegon menegaskan keseriusannya dalam menjawab ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian kompleks. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), berbagai langkah strategis diperkuat sepanjang 2025 sebagai fondasi pembangunan manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Kepala DP3P2KB Kota Cilegon, Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST., M.Si, saat memaparkan capaian kinerja instansinya dalam evaluasi dan temu wawancara di kantor DP3AP2KB Kota Cilegon, Kamis (22/01/2025).
Dalam paparannya, Hj. Lia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas penanganan korban kekerasan. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada upaya pencegahan sejak dini, yang dimulai dari lingkungan keluarga.
“Perlindungan perempuan sering langsung dimaknai sebagai kekerasan. Padahal esensinya jauh lebih luas. Yang paling penting adalah bagaimana keluarga dan masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri. Fakta yang sering kita temui, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam menjaga anak dan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Ketika kualitas keluarga menguat, maka ketahanan sosial pun terbentuk.
“Jika keluarga bahagia dan harmonis, maka potensi kekerasan bisa ditekan sejak awal,” tambahnya.
Puspaga, Psikolog, dan Advokat: Perlindungan Diperkuat dari Akar Rumput
Sebagai leading sector, DP3AP2KB Kota Cilegon menggerakkan pendekatan berbasis keluarga dengan dukungan tenaga profesional, yakni dua psikolog dan satu advokat, serta jejaring mitra lintas sektor hingga tingkat masyarakat.
Hingga 2025, DP3AP2KB telah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga/PBN) yang tersebar di berbagai wilayah. Puspaga berfungsi sebagai ruang edukasi, konsultasi, dan pendampingan keluarga dalam menghadapi persoalan pengasuhan, konflik rumah tangga, hingga masalah psikososial anak.
“Perlindungan perempuan dan anak adalah investasi jangka panjang. Target kita jelas, melahirkan Generasi Emas 2045, bukan generasi cemas yang tumbuh dalam ketakutan dan trauma,” ujar Hj. Lia.
UPTD PPA dan Pendekatan Terpadu: Negara Hadir untuk Korban
Dalam aspek penanganan kasus, DP3AP2KB mengoptimalkan peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pusat layanan terpadu. Layanan ini mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, mediasi, hingga rujukan kesehatan dan sosial sesuai kebutuhan korban.
Hj. Lia menegaskan bahwa dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik semata, melainkan juga menyisakan trauma jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental, prestasi pendidikan, dan kualitas kehidupan sosial korban.
“Atas dasar itu, intervensi sejak dini menjadi prioritas. Pencegahan jauh lebih penting dibanding penanganan ketika dampaknya sudah meluas,” jelasnya.
Edukasi, Kemitraan, dan Inovasi Digital
Selain pendekatan kuratif, DP3AP2KB juga memperkuat langkah preventif melalui edukasi keluarga dan masyarakat, penguatan peran orang tua dan calon orang tua, serta kemitraan lintas sektor, termasuk dengan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat komunitas.
Sebagai inovasi strategis di 2025, DP3P2KB meluncurkan aplikasi pelaporan kekerasan, yang memungkinkan masyarakat melapor secara cepat, aman, dan rahasia.
“Masyarakat kini punya pintu masuk yang mudah untuk melapor. Namun penanganan tidak berhenti di aplikasi. Setelah laporan masuk, kami langsung melakukan asesmen dan intervensi sesuai kondisi korban,” ungkap Hj. Lia.
Setiap laporan diverifikasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan psikologis, mediasi keluarga, hingga pendampingan hukum apabila diperlukan.
Menuju Sistem Perlindungan yang Holistik
Melalui paparan kinerja 2025 ini, DP3AP2KB Kota Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis keluarga, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak takut melapor, tidak ragu mencari bantuan, dan yakin bahwa negara benar-benar hadir. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menciptakan masa depan yang aman, sehat, dan berdaya,” pungkas Hj. Lia.
Reporter: Shinta Berlian
Editor: Redaksi
