CILEGON, JURNALKUHP.COM —
Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon yang berencana memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada tahun 2026 untuk program “Menata Wajah Kota” mendapat sorotan tajam dari aktivis muda Cilegon, Cecep ZF. Dalam pandangannya kepada Redaksi Jurnal KUHP pada Jumat (17/10/2025), Cecep menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembodohan publik dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Plt ASDA II akan terus menggunakan CSR untuk menata wajah kota di tahun 2026? Padahal di tahun 2025 angka kemiskinan di Cilegon menyentuh kurang lebih enam belas ribu warga. Apakah sehat menjalankan program CSR semacam itu?” tegas Cecep.
Menurutnya, penggunaan CSR seharusnya diarahkan untuk mitigasi masalah sosial dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar mempercantik tampilan kota. Ia mencontohkan bahwa CSR lebih tepat digunakan untuk membangun fasilitas publik seperti jembatan lingkungan, akses jalan warga, serta memperbaiki sekolah demi kenyamanan dan keamanan masyarakat di delapan kecamatan dan 43 kelurahan.
“Menata wajah kota dengan dana CSR kok malah dibanggakan? Padahal masih banyak warga yang kesulitan air bersih di Kota Baja ini,” sindir Cecep.
Cecep menegaskan, secara prinsipil fungsi CSR sudah diatur dan memiliki rumusan jelas, yakni untuk pengembangan komunitas, kelestarian lingkungan, dan mitigasi masalah sosial. Karena itu, ketika CSR justru dialihkan untuk proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat bawah, maka esensi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hilang.
“Masalah akan timbul bila CSR tersebut tidak berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan berada di sekitar perusahaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Cecep juga menyinggung kebijakan pemerintah yang dinilainya terlalu fokus pada proyek Jalan Lingkar Utara (JLU). Ia menilai, bila anggaran dari APBN dan APBD hanya difokuskan untuk satu proyek besar tanpa memperhatikan sektor lain, maka akan muncul ketimpangan pembangunan di Kota Cilegon.
“Kerusakan akan timbul bila dana pembangunan hanya diarahkan ke JLU. Plt ASDA II harusnya lebih rasional dan paham prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga,” kritiknya.
Cecep menutup pandangannya dengan ajakan reflektif kepada seluruh pihak, agar pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Berkaca diri, mari lihat fakta. Di Cilegon masih ada warga yang kekurangan air bersih, dan kemiskinan menyentuh sekitar enam belas ribu jiwa. Ini masalah nyata yang harus jadi prioritas, bukan sekadar menata wajah kota,” pungkasnya.
Redaksi.
