SERANG, JURNALKUHP.COM – Sebuah video berdurasi hampir 5 menit menggegerkan grup-grup WhatsApp warga Serang. Video tersebut menyoroti dugaan kuat praktik korupsi dalam program ketahanan pangan di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Program yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan desa, justru dituding sebagai proyek fiktif dan tidak transparan!
Berdasarkan investigasi dan wawancara dalam video tersebut, program ketahanan pangan yang didanai dari alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2022 hingga 2023 tidak pernah terlihat wujud nyatanya di lapangan. Ketua-ketua RT setempat mengaku tidak tahu-menahu soal pelaksanaan program-program tersebut, bahkan tak pernah menerima informasi apapun mengenai anggaran yang digelontorkan.
Tahun 2022, Desa Terate tercatat mengalokasikan dana sebesar Rp165 juta untuk pelatihan BIMTEK pengendalian teknologi tepat guna di bidang pertanian dan peternakan. Namun, hingga kini tidak ada warga ataupun perangkat RT/RW yang bisa memastikan pelatihan itu benar-benar terjadi.
Tahun 2023, desa kembali menggelontorkan anggaran senilai Rp140 juta untuk peningkatan produksi peternakan berupa alat produksi dan pengolahan kandang. Lagi-lagi, tidak ada jejak realisasi di lapangan.
“Kami tidak pernah tahu ada kegiatan seperti itu, apalagi pelatihan atau alat-alat ternak. Warga juga tidak menerima apa-apa,” ujar salah satu Ketua RT dalam video.
Isu ini memicu percakapan panas dalam grup WhatsApp BUMDES TERATE 2023, tempat sejumlah tokoh desa saling menanggapi kontroversi tersebut.
Rohim Ahmad, salah satu anggota grup, secara tegas meminta klarifikasi:
“Ini nama baik Desa Terate, mohon diklarifikasi SEGERA PemDes. Monitor.”
Ari Maulana mengonfirmasi bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) sempat bertemu dengan pembuat video namun belum bisa dikawal karena urusan keluarga. Ia mengimbau agar video tersebut tidak disebarluaskan dulu karena masih dalam proses investigasi:
“Jangan di-upload atau dijadikan status ya, karena ini sedang diinvestigasi oleh Sekdes. Ini bukan persoalan individu, tapi menyangkut nama baik desa.”
Tak lama kemudian, Sekdes Terate memberikan tanggapan resmi dalam grup:
“Kami ucapkan terima kasih sudah mengingatkan, karena memang pejabat desa yang menjalankan anggaran pemerintah harus transparan dan memberikan keterangan ke publik saat diminta. Itu wajar dan tidak masalah. Tapi kalau diberitakan seperti itu, rasanya kurang pas.”
Ia juga menambahkan bahwa informasi program sudah dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes), namun bisa jadi ada perangkat desa yang kurang menyimak atau lupa:
“Mohon maaf jika ada RT atau RW yang belum tahu. Mungkin bukan tidak tahu, tapi ada keterbatasan informasi yang mereka dapat. Mohon koreksi jika salah.”
Namun, pernyataan itu justru memperkuat desakan warga agar sistem informasi desa dibenahi, sebagaimana salah satu pesan grup:
“Mohon perhatian PemDes agar setiap informasi dibuatkan papan informasi di tiap RT.”
Sementara itu, sebagian warga mendorong agar video viral tersebut dihapus demi menjaga nama baik desa, walau hingga kini belum ada tindak lanjut resmi dari pihak pemerintah desa.
Video ini menjadi viral karena dianggap mencerminkan bagaimana anggaran desa bisa disalahgunakan secara sistematis, tanpa pengawasan kuat dari masyarakat. Warga dan netizen menyerukan inspeksi dari aparat hukum dan inspektorat daerah, agar kasus ini tidak berujung pada pengabaian.
Pertanyaannya sekarang: Ke mana perginya dana ratusan juta rupiah itu?
Dalam waktu dekat tim JURNAL KUHP Biro Redaksi Kab. Serang akan segera mendatangi kantor desa Terate, untuk konfirmasi dan mendalami informasi yang telah beredar.
Sumber Informasi & Video:
– Grup Whatsapp
– Video Media Republika
(Redaksi JURNALKUHP.COM).
