Serang,Jurnalluhp.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Pemerhati Dunia Pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Aksi ini membawa dua rapor merah besar terkait karut-marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dan dugaan pungutan liar pada Program Sekolah Gratis.
Koordinator aksi menyatakan bahwa kebijakan pendidikan di Provinsi Banten saat ini tengah mengalami kemunduran moral dan administratif. Mereka menilai juknis daerah yang dikeluarkan Pemprov Banten telah menabrak aturan di atasnya.
Dalam materi aksinya, alinsi menyampaikan sejumlah catatan dan dugaan temuan yang diperoleh dari masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Banten, termasuk persoalan teknis pelaksanaan, mekanisme seleksi, transparansi data, hingga implementasi regulasi yang dianggap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
salah satunya adalah jalur domisili wilayah, Domisili artinya adalah alamat tempat tinggal atau kediaman resmi seseorang yang diakui secara hukum. jalur ini seharusnya menggunakan jarak rumah ke sekolah melainkan penilaian di lakukan dengan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 di SMP ujar salah satu anggota aliansi.
Program Sekolah Gratis Disebut Hanya “Pemoles Citra”
Bukan hanya persoalan seleksi masuk sekolah, aliansi juga membongkar borok implementasi Program Sekolah Gratis di tingkat SMA/SMK swasta. Berdasarkan temuan lapangan, terungkap ada puluhan sekolah swasta yang telah berkomitmen dalam program tersebut, namun secara sepihak tetap menarik pungutan biaya dari orang tua siswa.
Mereka menyebut program unggulan yang digembar-gemborkan pemerintah daerah ini tak lebih dari sekadar pemoles citra (pencitraan) politik, sementara beban biaya riil tetap mencekik leher wali murid.
Dalam menyikapi karut-marut ini, Aliansi Relawan Pemerhati Dunia Pendidikan melayangkan tuntutan tegas kepada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten kunci
Massa menuntut Dindikbud Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi total terhadap jalur domisili SPMB 2026. Mereka mendesak pemerintah berhenti bersembunyi di balik istilah-istilah teknis dan segera membuka seluruh kuota, mekanisme, serta hasil seleksi secara transparan dan berkeadilan kepada masyarakat luas.
masa aksi di temui perwakilan Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten yang di wakili kepala bidang SMA
pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten berterimakasih atas perhatiannya terkait spmb tahun 2026 serta atas laporan dugaan yang di sampaikan akan kami tindak lanjuti dan masukannya akan kami sampaikan kepada pimpinan ujar kepala bidang SMA dinas pendidikan provinsi Banten.
Editor : Jurnal kuhp biro cilegon
