SURABAYA, – JURNALKUHP.COM – RUBIK OPINI | Pergerakan masif relawan kotak kosong terus bergerak gelorakan “gerakan coblos kotak kosong”. Gerakan itu sangat berbeda dengan pendukung paslon yang didukung partai-partai pengusung yang disimbolkan dengan benner paslonnya, namun itu tidak punya berpengaruh sama sekali karena kita sudah punya pilhan kotak kosong sebagai wadah aspirasi.
Gerakan kotak kosong merupakan bentuk nyata aspirasi politik dari masyarakat bawah yang tidak terakomodir oleh partai. Hal yang wajar jika ini terjadi di surabaya saat ini, karena banyaknya janji politiknya selama ini belum terealisasi. Kekuasaan selama ini hanya meninakbubukkan sehingga lupa akan janji politiknya, sesuai realita dibawah banyak pemilih di surabaya terutama wilayah barat yang dulunya mengharapkan perubahan namun tidak pernah diwujudkan.
Masih tingginya tingkat pengangguran, penyediaan/peningkatan sarana prasarana serta janji pemenuhan insentif juga hanya isapan jempol. Gerakan masif yang digerakkan oleh simpatisan, lsm, tokoh masyarakat di surabaya telah memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat bawah untuk menyalurkan aspirasinya dalam pilkada 2024 mencoblos kotak kosong, gerakan akar rumput masyarakat ini diharapkan dapat berubah peta politik di surabaya, juga sebagai pembelajaran bagi partai politik yang saat ini hanya mementingkan syahwat politiknya untuk kekuasaan dibanding proses demokrasi yang aspiratif.
Semoga pergerakan coblos kotak kosong dapat merontokkan ambisi-ambisi penikmat kekuasaan.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan pilkada kali ini akan menjadi pemilihan dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi di indonesia.
Dia menekankan bahwa kotak kosong tetap lah sebuah pilihan politik, namun bukan pilihan yang ideal, karena kemunculannya saat ini tak lepas dari tren koalisi gemuk dibanyak daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membuka peluang bagi partai-partai politik untuk lebih leluasa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi.
Seharusnya partai lebih berdaya, tapi ternyata jadi lebih banyak juga kotak kosongnya. Bisa jadi karena partai tidak siap mengusung kadernya di pilkada tanpa koalisi yang besar.
Seperti halnya pendapat, Dr. Despan Heryansyah, calon tunggal melawan kotak kosong hanyalah bagian dari open legal policy, pembentuk UU semula, dengan argumentasi yang dangkal dan berjangka pendek. Gayung bersambut dengan Putusan MK tentang ambang batas pencalonan partai politik yang sebelumnya mengharuskan adanya dukungan minimal 20% kursi di DPRD telah dibatalkan oleh MK.l, sehingga syarat dukungannya disamakan dengan persentase calon perseorangan, yang jauh lebih rendah bergantung pada DPT pada suatu daerah. Namun kondisi ini tidak merubah peta politik di masing-masing daerah, yang terjadi justru adanya koalisi gemuk. (*)
Mas’ud Hakim, M.Si., M.H.
– Pemerhati Kebijakan Publik
– Ketua LSM PiAR
