CILEGON, JURNALKUHP.COM — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Hj. Hayati Nufus, S.H., M.Si., memaparkan capaian kinerja pelayanan perizinan dan investasi sepanjang tahun 2025 dalam Podcast Jurnal KUHP yang digelar di Kantor DPMPTSP Kota Cilegon, Senin (19/1/2026).
Dalam paparannya, Hj. Hayati Nufus menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon melalui DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah menunjukkan hasil nyata. Hal ini ditandai dengan capaian indeks pelayanan perizinan dan tata kelola investasi pada kategori A, sekaligus mencerminkan meningkatnya kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha.
“Pelayanan perizinan terus kami perkuat melalui sistem satu pintu yang terintegrasi setiap hari. Kehadiran Mal Pelayanan Publik menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan transparan,” ujar Hayati Nufus.
Ia menjelaskan, MPP Kota Cilegon dirancang sebagai pusat layanan terpadu (one stop service) yang menghadirkan berbagai gerai lintas sektor, mulai dari imigrasi, kepolisian, perbankan, BPJS, layanan kesehatan, Dukcapil, hingga pengadilan agama. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak lagi harus mendatangi banyak instansi secara terpisah.
“MPP hadir untuk memangkas birokrasi dan waktu layanan. Ini menjadi komitmen kami dalam meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hayati Nufus juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, anggaran DPMPTSP Kota Cilegon mengalami peningkatan sekitar Rp582 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk promosi investasi dan pemetaan potensi daerah, sebagai upaya menarik investor baru dan memperkuat investasi yang sudah ada.
Tak hanya itu, DPMPTSP juga merencanakan penyelenggaraan forum bisnis yang mempertemukan industri besar dengan UMKM lokal. Program ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi usaha, memperkuat ekosistem ekonomi daerah, serta memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon.
“Investasi tidak boleh berdiri sendiri. Kami ingin industri besar bisa tumbuh bersama UMKM lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tegasnya.
Sementara itu, Penata Perizinan Ahli Madya MPP Kota Cilegon, Luhut Malau, S.P., menambahkan bahwa peningkatan kinerja pelayanan perizinan merupakan hasil dari pembenahan berkelanjutan yang dilakukan MPP selama lima tahun terakhir.
Menurut Luhut, pembenahan tersebut mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan.
“Dalam lima tahun terakhir, kualitas pelayanan, kecepatan proses, dan transparansi terus meningkat. Digitalisasi layanan menjadi kunci, karena berbagai layanan lintas sektor kini terintegrasi dalam satu sistem,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa capaian indeks kategori A bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan indikator bahwa tata kelola pelayanan publik dan investasi di Kota Cilegon telah berjalan ke arah yang lebih profesional dan akuntabel.
“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi. Ke depan, pelayanan perizinan harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” pungkas Luhut.
Melalui penguatan pelayanan publik, peningkatan investasi, serta kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Cilegon optimistis mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Shinta Berlian
Editor: Redaksi
