Serang, JURNALKUHP.COM – Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada ruas Baros–Petir yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten tengah menjadi perhatian publik.selasa /6/januari/2026
Proyek yang didanai melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 tersebut diduga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas teknis sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur publik.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi kegiatan, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Andalan Bersama dengan nilai kontrak sebesar Rp10.857.194.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 166 hari kalender sejak 3 Juli 2025.
Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang dinilai kurang optimal, baik dari aspek kerapihan pekerjaan maupun mutu hasil konstruksi pada beberapa titik.
Sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa pelaksanaan proyek tersebut berpotensi tidak selaras dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan daya tahan infrastruktur dalam jangka panjang, terlebih mengingat karakteristik beban lalu lintas serta faktor lingkungan, khususnya pada musim penghujan.
Secara normatif, proyek infrastruktur yang dibiayai dari anggaran negara wajib memenuhi prinsip value for money, yakni keseimbangan antara biaya, mutu, dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dugaan lemahnya kualitas pekerjaan ini mendorong desakan agar DPUPR Provinsi Banten bersama konsultan pengawas meningkatkan intensitas pengawasan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan di lapangan.
Publik juga menilai penting adanya transparansi dan keterbukaan informasi, termasuk penjelasan resmi mengenai metode kerja, pengendalian mutu material, serta progres fisik proyek, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak pelaksana pekerjaan maupun instansi teknis terkait mengenai sejumlah temuan dan dugaan tersebut.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Masyarakat berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan proyek ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, standar teknis konstruksi, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tujuan pembangunan infrastruktur sebagai sarana pelayanan publik dapat tercapai secara optimal
Reporter : Hendri/tim
Editor : Redaksi biro serang
