CILEGON,JURNALKUHP.COM – Anggaran makan dan minum (mamin) untuk personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dana yang digelontorkan untuk kebutuhan konsumsi tersebut tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp328.753.200.
Informasi ini terungkap melalui data belanja sistem dengan kode ID 56432254, dan langsung menuai pertanyaan terkait efisiensi serta prioritas dalam penggunaan dana publik. Terlebih, anggaran sebesar itu diklaim hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 20 personel yang bertugas dalam satu pleton, khususnya pada shift kedua dari pukul 16.00 hingga 24.00 WIB.
Kepala Bidang Satpol PP Kota Cilegon, H. Ahmad Izudin, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Ia didampingi oleh Sekretaris Dinas saat memberikan keterangan kepada awak media.
“Anggaran ini dialokasikan untuk nasi kotak setiap hari bagi petugas yang berjaga di shift sore hingga malam. Ini bagian dari kemanusiaan dan kebutuhan operasional,” ujar Izudin, Rabu (11/9/2025).
Izudin bahkan menyampaikan harapannya agar anggaran tersebut bisa ditambah di masa mendatang, meski tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Namun, ketika diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai harga satuan per kotak nasi, Izudin maupun Sekretaris Dinas enggan memberikan rincian. Hal ini semakin memunculkan tanda tanya publik soal transparansi penggunaan anggaran.
Ironisnya, pernyataan tersebut datang di tengah keluhan dari pihak Satpol PP terkait pemangkasan anggaran daerah dari pemerintah pusat, yang menurut mereka telah berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional, termasuk berkurangnya frekuensi patroli.
Ketidakseimbangan ini menimbulkan kejanggalan. Di satu sisi, Satpol PP mengeluhkan kekurangan anggaran untuk operasional penting. Namun di sisi lain, anggaran makan minum justru membengkak hingga ratusan juta rupiah per tahun — hanya untuk 20 orang.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan inefisiensi, atau bahkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Apakah benar anggaran sebesar itu murni digunakan untuk penyediaan nasi kotak? Ataukah terdapat alokasi tersembunyi yang tidak diungkap ke publik?
Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjawab keresahan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP maupun Dinas terkait belum memberikan penjelasan rinci lebih lanjut. Awak media masih terus berupaya menggali informasi lebih dalam terkait polemik ini.
REPORTER : Bagus ramadhan
EDITOR : Jurnalkuhp.com
