CILEGON, JURNALKUHP.COM – Sudah tujuh bulan berlalu sejak rumah milik Sahri, warga Link. Ketileng Timur RT 05 RW 01, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, roboh akibat kondisi bangunan yang lapuk dan tidak layak huni. Tragedi yang terjadi pada awal Januari 2025 itu menyisakan luka mendalam dan beban hidup berat bagi keluarga Sahri yang hingga kini masih tinggal di rumah kontrakan.
Dalam video yang dikirimkan kepada Pimpinan Redaksi JURNAL KUHP pada Jumat (04/07/2025), Sahri menyampaikan harapannya agar rumahnya segera direhabilitasi oleh pihak terkait. Ia mengaku tak sanggup lagi menanggung beban tinggal di rumah kontrakan yang selama tujuh bulan terakhir justru dibayarkan oleh Ketua RW setempat.
“Harapan saya rumah ini bisa segera diperbaiki, layaknya rumah agar kami tidak ngontrak terus. Selama ini biaya ngontrak dibayarin sama Pak RW. Kami juga punya keluarga dan ingin tinggal dengan tenang di rumah sendiri,” ujar Sahri dalam video yang direkam di depan rumahnya yang roboh dan tampak dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Kekecewaan juga disampaikan oleh Burhanudin, saudara kandung Sahri, yang menyayangkan lambannya respons dari Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Wali Kota Robinsar, terhadap musibah yang menimpa keluarganya.
“Dulu kami sebagai warga mendukung calon Wali Kota Robinsar, ikut mencoblos dengan harapan akan diperhatikan ketika beliau terpilih. Tapi setelah rumah adik saya roboh, kami sudah lapor ke RT dan RW, jawabannya selalu menunggu program. Harusnya Wali Kota punya respons cepat kalau ada warganya yang kena musibah,” ungkap Burhanudin dalam pernyataan videonya yang juga dikirim ke redaksi JURNAL KUHP.
Tak hanya itu, kritik keras juga dilayangkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cilegon yang dinilai tidak kunjung turun tangan membantu warga yang mengalami kesulitan nyata.
“Baznas itu dibentuk untuk membantu warga yang tidak mampu, apalagi yang sedang tertimpa musibah seperti ini. Tapi nyatanya, sudah tujuh bulan rumah roboh, tidak ada realisasi bantuan dari Baznas. Ini pertanyaan besar bagi masyarakat: di mana fungsi sosial Baznas?” tambah Burhanudin.
Aktivis sosial Cilegon, Mulyadi, S.H., atau yang dikenal dengan sapaan Kim Ung, turut menyampaikan kritiknya terhadap lambannya penanganan oleh pemerintah setempat. Ia menilai bahwa seorang Wali Kota semestinya hadir untuk semua warganya, tanpa melihat latar belakang politik.
“Wali Kota seharusnya bekerja demi rakyatnya dan wajib membantu tanpa harus melihat warna atau politik. Artinya, sekarang Wali Kota itu bukan pembantu partai. Ia pemimpin semua warga,” tegas Mulyadi.
Catatan Redaksi JURNAL KUHP
Sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam kode etik jurnalistik, Redaksi JURNAL KUHP telah berupaya menghubungi dan melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Cilegon dan pihak Baznas Kota Cilegon pada Jumat, 04 Juli 2025, tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari keduanya. Kami memahami bahwa waktu konfirmasi tersebut berada di luar jam kerja dan kemungkinan besar kedua pihak tengah beristirahat malam. Konfirmasi lanjutan akan tetap diupayakan oleh tim redaksi untuk pemberitaan berikutnya.
Warga sekitar berharap agar pemerintah dan lembaga-lembaga sosial terkait tidak hanya menunggu program tahunan, melainkan mampu memberikan solusi cepat dan nyata atas bencana kemanusiaan yang terjadi di tengah masyarakat.
(Red).
