Lebak, JURNALKUHP.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar justru menuai kecaman publik. Sebuah video yang memperlihatkan pembagian menu MBG dalam kondisi mentah kepada siswa SMAN 1 Cigemblong, Kabupaten Lebak, viral di media sosial pada Jumat, 23 Januari 2026.
Dalam video yang beredar luas tersebut, terlihat sejumlah bahan makanan dibagikan kepada siswa tanpa melalui proses pengolahan dan tidak dalam kondisi siap konsumsi. Pada Jumat (23/1/2026), siswa menerima menu berupa satu buah tahu, empat potong jagung mentah, satu butir telur mentah, susu kotak merek Cimory, serta lengkeng dua hingga tiga biji.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan sekaligus kekhawatiran, khususnya terkait aspek keamanan pangan bagi peserta didik. Sejumlah siswa menyampaikan bahwa makanan yang diterima tidak layak dikonsumsi secara langsung. Bahkan, pemberian bahan makanan mentah dinilai berpotensi membahayakan kesehatan apabila tidak ditangani dan diolah dengan benar.
Keluhan serupa juga terjadi sehari sebelumnya, Kamis, 22 Januari 2026. Pada hari tersebut, siswa menerima menu berupa bihun, keripik tempe, orak-arik telur, nasi kuning, serta buah melon yang diduga sudah dalam kondisi basi dan berlendir. Temuan ini kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai standar kualitas bahan pangan serta pengawasan dapur penyedia MBG.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lebak yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, saat dikonfirmasi wartawan, menyatakan telah mengambil langkah awal.
“Saya sudah perintahkan tadi Koordinator Wilayah SPPI Lebak yang ditugaskan BGN untuk memonitor pelaksanaan MBG di Lebak dan mencari informasi langsung ke lapangan. Saat ini saya masih menunggu laporan dari korwil,” ujarnya.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait kemungkinan sanksi atas temuan tersebut, Ketua Satgas menegaskan bahwa kewenangan Satgas di daerah bersifat terbatas.
“Kita Satgas sifatnya hanya memonitor. Paling hanya menyampaikan laporan temuan di lapangan ke BGN Pusat. Yang memiliki kewenangan untuk menindak adalah BGN,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pengelola dapur DPPG serta pihak yayasan penyedia program MBG untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait dugaan pelanggaran standar penyajian dan kualitas makanan tersebut.
Editor : Redaksi biro kb Lebak
