Lebak, JURNALKUHP.COM – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 11 sekolah di Kabupaten Lebak menjadi perhatian serius Forum Warga Bersatu Banten (Forwatu Banten)
Selain itu, Forwatu Banten juga menyoroti temuan BPK soal dugaan kejanggalan pada empat paket kegiatan rekontruksi jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak tahun anggaran 2025. Total pagu ke empat paket tersebut mencapai Rp. 21.459.926.000
Keempat paket yang disorot ialah ;
– Rekontruksi jalan Ir. H. Djuanda – Rp.2.802.779.000
– Rekontruksi jalan Langlang Buana – Rp.900.000.000
– Rekontruksi Jalan Siliwangi – Rp.9.477.147.000
– Rekontruksi Jalan Sukahujan – Cigemblong – Rp.8.280.000.000
Humas Forwatu Banten Agus Sugianto Wibowo menilai kemunculan temuan BPK menjadi bukti lemahnya perhatian terhadap efektivitas sistem pengawasan pemerintah Kabupaten Lebak yang memiliki fungsi penting dalam memastikan penggunaan APBD serta Anggaran lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan. (Sabtu/25/7/2026)
” Semestinya para pejabat kepala Dinas sudah mampu mendeteksi jika ada penyimpanan atau pun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dalam suatu kegiatan karena peran mereka adalah mengawasi pelaksanaannya. ” Ujar Agus.
Menurutnya, Kinerja para pejabat eselon II di Kabupaten Lebak perlu ditingkatkan kembali, mengingat harapan masyarakat adalah pemajuan sebuah daerah yang mampu menopang semua Aspek baik dari sarana, Ekonomi serta pendidikan sehingga menjadi daerah yang berkembang maju.
” Kami pecaya bahwa mereka telah bekerja keras, tapi kami juga menginginkan hasil yang terbaik minimal penyimpangan-penyimpangan seperti temuan BPK dapat diminimalisir ” Terang Agus.
Dalam kesempatan itu, Agus pun menyampaikan pihaknya saat ini sedang menghimpun massa untuk melakukan kajian bersama dan akan menggelar aksi massa besar di depan gedung pemerintah Kabupaten Lebak.
“Sesuai dengan aturan yang berlaku diinternal Kami, persoalan yang berkaitan dengan Issue publik apalagi dugaan soal praktik korupsi dan kejatahan birokrasi lainnya akan dibawa dalam rapat khusus yang langsung dipimpin presidium Forwatu Banten atas masukkan dari berbagai lintas ormas” Ujar Agus
” Besar kemungkinan siapkan aksi massa akbar untuk mendesak pemkab Lebak melakukan evaluasi kinerja para pejabat di Eselon II. Kami tidak akan berhenti sampai bupati mau menemui kami dan berjanji akan memenuhi aspirasi kami ” Tegasnya.
(Red
