CILEGON, JURNALKUHP.COM — Puskesmas Citangkil I mencatat capaian penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sepanjang 2023 hingga November 2025, puskesmas ini berhasil mempertahankan angka kematian ibu nol. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Cilegon memberikan penghargaan sebagai puskesmas terbaik dalam intervensi spesifik ibu hamil.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Cilegon dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional yang digelar Dinas Kesehatan Kota Cilegon pada akhir 2025 lalu. Kepala Puskesmas Citangkil I, dr. Hj. Isnayati, menyebut penghargaan itu sebagai hasil kerja kolektif lintas lini pelayanan, sekaligus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas layanan ke depan.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan sebagai puskesmas terbaik dalam intervensi spesifik ibu hamil dengan zero kematian ibu. Tapi ini bukan untuk membuat kami terlena. Justru menjadi motivasi agar ke depan lebih baik lagi dan angka kematian ibu tetap nol,” ujar Isnayati kepada Redaksi Jurnal KUHP, Rabu, 7 Januari 2025.
Menurut Isnayati, capaian zero kematian ibu tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari penguatan 18 program layanan kesehatan dasar yang dijalankan Puskesmas Citangkil I secara komprehensif. Program tersebut mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif yang menyentuh seluruh siklus kehidupan masyarakat.
Upaya pencegahan kematian ibu dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelayanan Posyandu, skrining ibu hamil, pemantauan kehamilan risiko tinggi, hingga penelusuran faktor risiko yang berpotensi memicu komplikasi. Seluruh tenaga kesehatan diminta bekerja lebih peka dan responsif dalam mendeteksi tanda bahaya kehamilan.
Selain KIA dan Keluarga Berencana (KB), Puskesmas Citangkil I juga menguatkan program peningkatan gizi sebagai bagian dari pencegahan stunting, serta kesehatan lingkungan yang berfokus pada sanitasi, air bersih, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Upaya ini diperkuat dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) melalui surveilans, deteksi dini, dan edukasi masyarakat.
Layanan pengobatan, termasuk penanganan gawat darurat, tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Puskesmas juga didukung laboratorium sederhana sebagai pemeriksaan penunjang awal, serta menjalankan pencatatan dan pelaporan berbasis sistem informasi kesehatan untuk memastikan pelayanan berjalan terukur dan akuntabel.
Di sisi lain, Isnayati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis yang diluncurkan Kementerian Kesehatan sejak Februari 2025, yang belum mencapai target optimal di wilayah kerja Puskesmas Citangkil I.
“Ini menjadi PR besar kami. Kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas melakukan cek kesehatan gratis minimal satu kali dalam setahun masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Tantangan juga muncul pada program imunisasi, khususnya pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Isnayati menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, yang berdampak pada menurunnya cakupan imunisasi dan munculnya kembali penyakit yang seharusnya dapat dicegah.
“Banyak orang tua yang menolak anaknya diimunisasi. Padahal imunisasi adalah hak anak. Akibatnya, penyakit yang seharusnya bisa dicegah justru muncul kembali,” ujarnya.
Ia mencontohkan ditemukannya kasus campak di wilayah sekitar Puskesmas Citangkil, yang menurutnya berpotensi menimbulkan penularan lebih luas jika cakupan imunisasi terus menurun.
Dalam bidang kesehatan jiwa, Puskesmas Citangkil I mencatat lebih dari 71 kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sepanjang 2025, dengan mayoritas diagnosis skizofrenia. Isnayati menekankan pentingnya deteksi dan penanganan dini, serta peran keluarga dalam proses pemulihan.
“Kalau ditangani cepat, apalagi gejalanya masih di bawah tiga bulan, peluang untuk pulih jauh lebih besar. Kendalanya, masih banyak keluarga yang malu atau merasa terbebani, bahkan ada yang sampai memasung,” katanya.
Menurutnya, obat dan terapi tersedia, namun tanpa pendampingan keluarga, proses pemulihan ODGJ akan sulit berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa kesehatan fisik dan jiwa memiliki kedudukan yang sama penting.
Untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan tersebut, Puskesmas Citangkil I aktif melakukan koordinasi lintas sektor bersama kelurahan dan kecamatan. Penanganan stunting, tuberkulosis, demam berdarah, hingga imunisasi dilakukan melalui kolaborasi agar intervensi dapat langsung menyentuh masyarakat.
Memasuki 2026, Puskesmas Citangkil I juga bersiap mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tim internal akan dibentuk dan pendampingan dari Inspektorat Kota Cilegon disiapkan sebagai bagian dari tahapan seleksi administratif.
“Harapan kami di 2026, capaian yang sudah baik bisa dipertahankan, yang belum tercapai bisa menunjukkan progres. Tidak harus langsung sempurna, yang penting ada perbaikan berkelanjutan,” kata Isnayati.
Ia menutup dengan optimisme bahwa dukungan lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas Citangkil I.
Redaksi.
