JAKARTA, JURNALKUHP.COM – Polemik mekanisme pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjerat koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, kembali menjadi sorotan. Pertanyaan mendasarnya: apakah mekanisme kepailitan benar-benar jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa keuangan koperasi, atau justru jebakan hukum yang menegasikan asas kekeluargaan dalam koperasi?
Koperasi Bukan Sekadar Badan Usaha
Secara hukum, koperasi tunduk pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Artinya, koperasi dapat dimohonkan pailit layaknya perseroan terbatas. Namun, koperasi berbeda. Ia lahir dari asas kekeluargaan dan semangat gotong royong sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
“Ketika anggota koperasi bisa sekaligus menjadi kreditur yang memohonkan pailit, maka terjadi benturan filosofis antara hukum positif dan roh koperasi,” ujar seorang peneliti hukum dari Universitas Hasanuddin dalam publikasi ilmiahnya (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021).
Fakta Lapangan: Gelombang Koperasi Pailit
Fenomena pailit koperasi bukan isapan jempol. Laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2022) mencatat, antara 2020–2021 terdapat 38 koperasi simpan pinjam (KSP) yang diajukan pailit atau PKPU.
Mayoritas permohonan datang dari anggota koperasi sendiri yang kecewa karena simpanan macet. Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (2014) dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri (2018) menjadi contoh besar bagaimana pailit koperasi menimbulkan kerugian sistemik bagi anggota.
“Alih-alih menyelesaikan masalah, pailit justru menjadi arena perebutan aset di pengadilan niaga,” tulis Bambang Widjojanto dalam analisisnya tentang perlindungan hukum anggota koperasi (Kompas, 2019).
Perlindungan Anggota atau Justru Kerentanan Baru?
Dalam praktiknya, anggota koperasi memang hanya bertanggung jawab sebatas simpanan pokok, wajib, dan modal penyertaan. Namun, ketika koperasi dipailitkan, nilai simpanan itu bisa hilang karena aset dikelola kurator.
Peneliti hukum koperasi Naufal Arie Taufik Nurrahman dari UIN Jakarta (2024) menilai banyak anggota salah kaprah:
“Mereka berharap pailit bisa jadi jalan keluar, padahal kenyataannya proses hukum hanya menambah panjang daftar kerugian.”
Reformasi: Menkop dan OJK Pegang Kendali
Kritik itu akhirnya direspons oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, yang menegaskan: permohonan pailit dan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi dan UKM, bukan lagi oleh pengurus atau anggota.
Untuk koperasi berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kewenangan itu dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM.
Menteri Koperasi Teten Masduki menilai kebijakan ini penting agar koperasi tak lagi “dirampok” lewat modus pailit.
“Dengan mekanisme ini, anggota akan lebih terlindungi, dan koperasi tidak bisa lagi sembarangan dipailitkan oleh segelintir orang,” katanya (Tempo, 2022).
Koperasi Merah Putih: Ujian Nyata Regulasi
Koperasi Merah Putih kini menjadi cermin atas polemik ini. Jika mengacu pada aturan lama, anggota bisa mengajukan pailit. Namun pasca SEMA 1/2022, hanya Menkop yang berwenang.
Artinya, penyelesaian konflik keuangan koperasi ini tak lagi murni di ranah perdata antara kreditur–debitur, melainkan sudah menjadi domain kebijakan publik.
Kritikus menilai langkah ini rawan menutup akses anggota untuk memperjuangkan haknya. Hal ini juga disorot dalam Putusan MA No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yang menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan koperasi dan hak anggota.
Penutup: Menjaga Marwah Koperasi
Koperasi tak boleh diperlakukan semata-mata sebagai badan usaha biasa. Pailit dan PKPU memang instrumen hukum modern, tetapi tanpa regulasi yang berpihak, koperasi akan terus terjebak di persimpangan antara idealisme kekeluargaan dan realitas kapitalistik.
Koperasi Merah Putih menjadi ujian: apakah hukum kita mampu menjaga marwah koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, atau justru menyeretnya ke lubang yang sama dengan korporasi biasa.
Catatan Redaksi – Pandangan Hukum
Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.H., M.Kn., Pimpinan Gedung Putih Tower/Ketua DPC Peradi Kebumen sekaligus Dewan Penasehat Hukum Jurnal KUHP, memberikan pandangan:
“Secara normatif, UU Kepailitan memang membuka ruang bagi koperasi untuk dipailitkan. Namun koperasi bukan korporasi murni, melainkan wadah ekonomi rakyat yang berdiri di atas asas kekeluargaan. Maka, dalam konteks Koperasi Merah Putih, mekanisme pailit jangan sampai menjadi instrumen untuk melucuti hak-hak anggota, melainkan harus dipandu dengan regulasi yang menjamin keadilan substantif.”
Lebih lanjut, Dr. Teguh menilai aturan baru lewat SEMA No. 1 Tahun 2022 patut diapresiasi karena memberi filter kelembagaan melalui Menkop dan OJK. Namun ia mengingatkan, jangan sampai langkah itu menutup akses anggota untuk mencari keadilan.
“Kuncinya ada pada keseimbangan: melindungi koperasi dari upaya pailit yang serampangan, tetapi tetap membuka ruang bagi anggota untuk menuntut haknya secara proporsional.”
📌 Sumber rujukan:
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM
- SEMA No. 1 Tahun 2022 (Mahkamah Agung RI)
- Putusan MA No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
- Tempo.co (2022), Kompas (2019)
- Jurnal Hukum dan Pembangunan (2021), UIN Jakarta Research Report (2024)
- Data Kementerian Koperasi dan UKM (2022)
Red.
