JURNALKUHP.COM – Gubernur Banten Andra Soni, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Provinsi Banten harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir di Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Dedi Yudha Lesmana, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
”Koordinasi ini kita lakukan lintas sektor. Kita paham setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing, namun penanganan banjir tetap menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Andra Soni.
Aksi Konkret dan Penanganan Darurat
Gubernur menginstruksikan agar hasil koordinasi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Pemprov Banten bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan balai teknis untuk mengerahkan alat berat ke titik-titik rawan banjir.
”Malam ini, atau paling lambat besok pagi, alat berat akan dikirimkan ke beberapa lokasi banjir untuk penanganan darurat, sehingga masyarakat bisa segera merasakan dampak penanganan,” tegasnya.
Andra Soni juga mengingatkan bahwa mitigasi banjir harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, serta didukung oleh perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan.
”Harapan kita, jangan sampai masyarakat mengalami kejadian yang sama secara berulang. Ini tantangan bagi kita yang diberi amanah, dan hari ini kita bersungguh-sungguh melakukan koordinasi agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat,” tambahnya.
Dukungan Teknis BBWSC3 dan Dinas PUPR
Menanggapi arahan Gubernur, Kepala BBWSC3, Dedi Yudha Lesmana, menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot Serang untuk memetakan prioritas penanganan.
”Saat ini sudah diturunkan dua unit ekskavator, satu unit pompa mobile, serta material penanganan berupa bronjong dan geobag untuk menutup tanggul-tanggul yang jebol,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, pada tahun 2026, BBWSC3 bersama Pemprov Banten menargetkan penanganan seluruh ruas sungai yang berpotensi menimbulkan banjir dengan dukungan pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyampaikan bahwa pihaknya telah merespons cepat instruksi Gubernur dengan menurunkan alat berat.
”Untuk Kota Serang, hari ini sudah diturunkan satu alat dan malam ini akan dikirim satu lagi ekskavator amfibi. Mudah-mudahan dengan dua alat ini penanganan bisa lebih cepat,” ungkap Arlan.
Kesiapsiagaan Bencana
Sebagai langkah antisipasi yang lebih luas, Arlan menginformasikan bahwa Pemprov Banten telah mendirikan posko siaga bencana di lima lokasi strategis, yaitu Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Malingping.
Posko tersebut didukung oleh kekuatan 760 personel yang siap dimobilisasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
”Kolaborasi ini diharapkan dapat segera mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” pungkas Arlan.
Redaksi.
