CILEGON, JURNALKUHP.COM – Sejumlah mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon dalam video yang beredar di sosial media tampak diseret seperti ternak oleh petugas pengamanan DPRD dan Satpol PP saat diusir dari ruang sidang paripurna DPRD Kota Cilegon, Jumat (15/8/2025). Aksi tersebut pecah saat mereka memprotes tingginya angka kemiskinan di tengah gelontoran investasi industri triliunan rupiah.
Insiden bermula saat Ketua DPRD Rizki Khairul Ikhwan baru membuka sidang paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa masuk ruang sidang, mengibarkan poster, dan berorasi lantang. Mereka menuding DPRD terlalu sibuk menjaga citra pemerintah kota dan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara kritis.
“DPRD jangan hanya jadi tukang stempel kebijakan pemerintah. Kalian dipilih rakyat, bukan pengusaha. Kalau rakyat miskin, itu tanggung jawab kalian juga!” teriak salah satu orator aksi sebelum diseret keluar gedung.
Lebih lanjut, Mahasiswa menilai DPRD gagal mengawal kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Mereka mencontohkan, meski realisasi investasi industri di Cilegon mencapai lebih dari Rp119 triliun, angka kemiskinan masih bertahan di 24,93% berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Cilegon ini kota industri, tapi rakyatnya belum merdeka secara ekonomi. Kalau DPRD diam saja, artinya kalian ikut melanggengkan ketimpangan,” sindir salah satu peserta aksi.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Ketua DPRD Rizki Khairul Ikhwan mengatakan pihaknya memahami aspirasi mahasiswa, namun menegaskan bahwa sidang paripurna memiliki tata tertib yang harus dihormati. “Kami tetap terbuka menerima masukan, tapi sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi agar bisa kami bahas secara tuntas,” ujarnya.
Catatan Redaksi
Kritik mahasiswa kepada DPRD Cilegon bukan sekadar soal kemiskinan, tapi juga soal legitimasi peran wakil rakyat dalam mengawal kepentingan publik. Ketika DPRD dinilai terlalu mesra dengan pemerintah eksekutif dan investor, risiko abainya fungsi pengawasan semakin besar. Di mata publik, pertanyaan yang menggantung adalah: apakah DPRD Cilegon benar-benar menjadi benteng rakyat atau sekadar pagar pelindung kebijakan pemerintah?
Editor: Redaksi Jurnal KUHP.
