BOGOR, JURNALKUHP.COM – Upaya memperkuat integritas aparatur desa dan memastikan pengelolaan dana desa yang transparan terus digencarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui program “Jaksa Garda Desa” atau Jaga Desa.
Melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kegiatan penguatan dan konsolidasi program tersebut digelar oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) pada Jumat, 6 Maret 2026, di Lapangan Tenis Indoor Pakansari, Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi lintas instansi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Dalam sambutannya, Jamintel menegaskan bahwa konsolidasi program Jaga Desa bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawalan dana desa serta memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Program Jaga Desa bukan hadir untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan rasa aman bagi perangkat desa dalam mengeksekusi program pembangunan. Kami ingin memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa terjerat masalah hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program Jaga Desa bukan sekadar instrumen pengawasan semata, melainkan bentuk pendampingan preventif bagi aparatur desa. Dalam hal ini, kejaksaan berperan memberikan edukasi hukum agar perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut Jamintel, pendekatan pendampingan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korupsi melalui koordinasi yang lebih erat antara jaksa, pembina dari Kemendagri, serta pemerintah daerah.
“Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Abpednas menyambut baik inisiatif tersebut. Mereka menilai pendampingan langsung dari korps Adhyaksa akan membantu kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memahami secara lebih komprehensif regulasi terkait penggunaan dana desa.
Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan setiap alokasi anggaran negara yang masuk ke desa dapat terserap secara optimal untuk mendukung program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan konsolidasi ini juga menjadi ruang diskusi interaktif antara aparat kejaksaan, pemerintah daerah, serta perangkat desa guna memetakan berbagai kendala yang kerap dihadapi di lapangan.
Melalui integrasi data serta keterbukaan informasi antara Kemendagri dan kejaksaan, pengawasan terhadap 416 desa di Kabupaten Bogor diharapkan dapat dilakukan secara lebih modern, sistematis, dan berbasis teknologi.
Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas hingga ke level desa.
Sebagai penutup kegiatan, seluruh pihak yang hadir menyepakati komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot project keberhasilan implementasi program Jaga Desa di wilayah Jawa Barat.
“Dengan semangat kebersamaan, diharapkan integritas perangkat desa semakin meningkat sehingga iklim pembangunan di desa dapat berjalan kondusif, aman, dan berkelanjutan,” pungkas Jamintel. (Zain/red).
