CILEGON, JURNALKUHP.COM — Pemerintah Kecamatan Ciwandan mulai melakukan pemetaan menyeluruh pascabanjir untuk mengidentifikasi titik-titik rawan penyebab genangan dan banjir berulang yang terjadi beberapa hari lalu. Langkah ini menjadi dasar analisis teknis sebelum penetapan tindakan lanjutan, termasuk kemungkinan pembangunan sodetan di sejumlah ruas jalan negara serta normalisasi sungai dan drainase di wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Camat Ciwandan, Agus Ariadi, dalam wawancara dengan awak media, Selasa (6/1/2025). Menurutnya, pemetaan dilakukan secara faktual dengan menggabungkan temuan lapangan, data elevasi, pola aliran air, serta kondisi infrastruktur drainase eksisting.
“Pascabanjir, kami tidak hanya mencatat dampaknya, tetapi memetakan sumber persoalan. Ada beberapa titik yang secara konsisten menjadi bottleneck aliran air, terutama di sekitar ruas jalan negara dan muara drainase,” ujar Agus.
Hasil sementara pemetaan menunjukkan adanya penyempitan dan sedimentasi pada alur sungai serta drainase lingkungan yang tidak optimal menampung debit air saat hujan ekstrem. Selain itu, perubahan tata guna lahan di hulu dan kawasan penyangga turut meningkatkan limpasan permukaan.
Agus menegaskan, opsi sodetan di beberapa ruas jalan negara tengah dikaji sebagai solusi teknis untuk memecah konsentrasi aliran air dan mempercepat pembuangan ke badan air yang lebih aman. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus berbasis kajian teknis lintas instansi, mengingat kewenangan jalan negara berada di tingkat pusat.
“Tidak bisa parsial. Sodetan, normalisasi sungai, dan pembenahan drainase harus terintegrasi. Kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis, Balai Besar Wilayah Sungai, serta instansi terkait agar solusi yang diambil tepat sasaran,” katanya.
Selain sodetan, normalisasi sungai dan pembersihan drainase menjadi prioritas jangka pendek. Kecamatan Ciwandan, kata Agus, telah menginventarisasi segmen sungai yang mengalami pendangkalan dan saluran lingkungan yang tersumbat, baik oleh sedimentasi maupun sampah.
“Kami dorong normalisasi bertahap dan penguatan fungsi drainase. Partisipasi masyarakat juga krusial, terutama dalam menjaga saluran agar tidak kembali tersumbat,” tambahnya.
Pemerintah kecamatan memastikan proses pemetaan dilakukan transparan dan berbasis data untuk mencegah solusi tambal sulam. Setiap rekomendasi akan dilengkapi analisis risiko dan dampak, termasuk potensi banjir susulan jika intervensi tidak dilakukan secara menyeluruh.
Agus berharap, hasil pemetaan ini dapat menjadi rujukan kebijakan lintas sektor sehingga penanganan banjir di Ciwandan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan preventif dan berkelanjutan.
“Target kami jelas: memutus siklus banjir berulang dengan solusi teknis yang terukur dan kolaboratif,” pungkasnya.
Redaksi.
