JAKARTA, JURNALKUHP.COM – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan pentingnya integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum saat memimpin Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026 sekaligus pelantikan calon jaksa menjadi jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI pada Kamis (25/6/2026) tersebut menjadi momentum penting bagi para peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan intensif selama kurang lebih empat bulan sebelum resmi mengemban amanah sebagai insan Adhyaksa.
Dalam amanatnya, Jaksa Agung mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan para jaksa baru bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan ikatan moral dan spiritual yang menghubungkan tanggung jawab mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, serta seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, jabatan jaksa merupakan profesi yang memiliki kewenangan strategis dan sangat luas, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Karena itu, setiap jaksa wajib memiliki karakter yang kuat, integritas yang tinggi, serta kemampuan profesional yang mumpuni.
“Saya tidak butuh Jaksa yang pintar namun tidak bermoral, saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas. Yang saya butuh adalah Jaksa yang pintar, berintegritas, dan bermoral,” tegas Jaksa Agung di hadapan para peserta PPPJ yang baru dilantik.
Pada pelaksanaan PPPJ Angkatan 83 Gelombang I tahun ini, Kejaksaan RI juga meluluskan lima peserta yang berasal dari unsur TNI. Kehadiran peserta dari kalangan militer tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan TNI, khususnya dalam penanganan tindak pidana militer maupun perkara koneksitas yang membutuhkan koordinasi lintas institusi secara profesional dan bermartabat.
Jaksa Agung menegaskan bahwa para jaksa muda yang baru dilantik merupakan tunas-tunas Adhyaksa yang akan menjadi bagian dari regenerasi institusi penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, mereka dituntut menjadi agen perubahan yang mampu membawa budaya kerja yang lebih baik dan menolak berbagai praktik negatif yang masih mungkin ditemukan di lingkungan kerja.
“Sebagai Tunas Adhyaksa, Para Jaksa yang telah dilantik ini harus bersiap menghadapi regenerasi dan bertindak sebagai Agen Perubahan yang berani merubah kultur kerja koruptif, malas, dan feodal yang mungkin masih tersisa di sudut-sudut lingkungan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jaksa Agung mengingatkan agar idealisme yang telah dibangun selama masa pendidikan tidak luntur ketika memasuki dunia kerja. Para jaksa muda diminta tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
Dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya kepekaan sosial dan nurani hukum. Menurutnya, seorang jaksa tidak boleh hanya terpaku pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu memahami rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa keadilan substantif lahir dari perpaduan antara kecerdasan hukum dan kepekaan nurani. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tanpa mengabaikan kepastian hukum.
“Peran Jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara menuntut kesiapan intelektual yang tinggi dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Mengingat tugas penegakan hukum ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang paling mendasar seperti kemerdekaan dan harta benda,” imbuhnya.
Menurut Jaksa Agung, kesalahan sekecil apa pun dalam menganalisis maupun menerapkan hukum dapat berdampak serius terhadap kehidupan seseorang sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Karena itu, kualitas seorang jaksa harus tercermin dari kemampuan menyusun argumentasi hukum yang ilmiah, objektif, dan sistematis, bukan berdasarkan asumsi maupun tekanan opini publik.
Selain profesionalisme dalam menjalankan tugas, Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya perilaku aparatur penegak hukum di era digital. Ia meminta seluruh jajaran Kejaksaan mematuhi Surat Jaksa Agung tentang Penegasan Pola Perilaku Bijaksana dalam Penggunaan Media Sosial.
Menurutnya, setiap insan Adhyaksa harus mampu menjaga etika, kesopanan, dan citra institusi dalam aktivitas digital maupun kehidupan sehari-hari.
“Para Jaksa dilarang keras mengunggah konten yang mempertontonkan gaya hidup mewah atau hedonisme, terutama saat mengenakan baju dinas Kejaksaan. Sebagai role model bagi masyarakat, insan Adhyaksa wajib memperlihatkan pola hidup yang sederhana dan bersahaja dalam kehidupan bermasyarakat,” tegasnya.
Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengingatkan bahwa tugas pengabdian sesungguhnya baru dimulai setelah pelantikan. Para jaksa muda akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, untuk menjalankan amanah negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Ia meminta seluruh jaksa yang baru dilantik untuk selalu memegang teguh jiwa korsa serta mengamalkan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dalam setiap langkah pengabdian. Dengan semangat persatuan, integritas, dan profesionalisme yang kuat, para Adhyaksa muda diharapkan mampu menjaga marwah Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan dipercaya masyarakat.
(Zain/red).
