SURABAYA, JURNALKUHP.COM — Sebanyak 239 personel kepolisian di wilayah Polda Jawa Timur mengikuti Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas dan Antikorupsi (PELATNAS) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari, 12–13 Mei 2026, di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kepolisian, sekaligus membangun pelayanan publik yang bersih dan profesional di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa integritas merupakan pondasi utama yang wajib dimiliki setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, para peserta yang hadir bukan sekadar mengikuti pelatihan biasa, tetapi juga menjadi representasi institusi yang menentukan kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian.
“Para peserta merupakan wujud representasi institusi yang menentukan arah kebijakan, kualitas, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Yonathan saat memberikan sambutan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal di lingkungan kepolisian. Sebab, perilaku menyimpang yang dianggap kecil bisa berkembang menjadi masalah besar jika dibiarkan terus-menerus.
“Kalau pelanggaran kecil ditoleransi, lama-lama bisa menjadi budaya. Itu yang harus dicegah sejak awal,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Bhakti Eri Nurmansyah, mengatakan tantangan kepolisian saat ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana membangun perilaku dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi.
“Tantangan kita bukan hanya soal penegakan hukum semata, melainkan menyangkut bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan memberikan pelayanan yang bebas korupsi,” kata Bhakti.
Pelatihan tersebut diikuti berbagai unsur pimpinan kepolisian di Jawa Timur, mulai dari Kasubdit, Kapolres, Wakapolres, Kasat, hingga Kapolsek dan Wakapolsek. Mereka diajak menyamakan persepsi mengenai nilai integritas, etika profesi, dan pola kepemimpinan yang berorientasi pada semangat antikorupsi.
Berbagai materi juga dibahas dalam kegiatan ini, mulai dari strategi pemberantasan korupsi, konflik kepentingan, budaya anti suap dan anti gratifikasi, internalisasi integritas, penguatan peran Polri di ruang publik, hingga penyusunan rencana aksi di masing-masing satuan kerja.
Yonathan berharap seluruh peserta tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan tugasnya masing-masing.
“Mari kita bangun komitmen bersama dalam menjaga integritas dan jadilah agen perubahan di masing-masing satuan,” pungkasnya.
Melalui pelatihan ini, KPK berharap penguatan integritas di tubuh kepolisian tidak berhenti pada slogan atau seremonial semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan dan penegakan hukum yang profesional, presisi, dan berkeadilan bagi masyarakat. (Zain/red).
