SURABAYA, JURNALKUHP.COM 30 April 2025 – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Acara ini berlangsung pada Selasa (30/4), diawali dengan kunjungan ke Desa Kupang, Kabupaten Sidoarjo, dan dilanjutkan dengan dialog di Gedung Jatim Expo, Surabaya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 7.000 peserta yang meliputi jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, seluruh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta Pendamping Desa/Kelurahan se-Jawa Timur. Dialog tatap muka ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman langsung kepada aparatur desa dan kelurahan mengenai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Acara ini menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebelumnya, sosialisasi mengenai inpres ini telah menjangkau lebih dari 200.000 peserta melalui platform Zoom dan YouTube. Dialog tatap muka perdana di Surabaya menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mempercepat pembentukan koperasi tersebut.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai langkah percepatan telah dilakukan, termasuk Penerbitan Inpres No. 9/2025, penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh Kementerian Koperasi, penetapan satu data koperasi desa, dan sosialisasi nasional selama April 2025.
Langkah berikutnya mencakup percepatan musyawarah desa khusus, penyusunan regulasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, serta finalisasi model kelembagaan dan skema pendanaan. Peluncuran resmi dan pembentukan serentak 80.000 koperasi dijadwalkan pada Oktober 2025. Koperasi ini diharapkan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa berbasis koperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menekankan pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. “Dengan koperasi yang kuat di tingkat desa, kita sedang menanam benih kedaulatan pangan nasional,” tegasnya. Potensi ekonomi desa yang besar menjadi dasar optimisme pemerintah. Saat ini terdapat 51.505 koperasi (terdiri dari 5.297 KUD dan 46.208 koperasi non-KUD) serta 62.464 BUMDes yang tersebar di 75.265 desa.
Dari sisi pendanaan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara masif kepada koperasi, khususnya di wilayah strategis. Selain itu, aset negara seperti gudang Bulog dan kantor Pos Indonesia akan dimanfaatkan sebagai simpul distribusi dan operasional koperasi.
Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai target yang ditetapkan. Progres di lapangan akan dimonitor secara intensif oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah. “Kita akan pantau setiap hari pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan ‘Kopdes Merah Putih, Bangun Desa – Indonesia Jaya,” pungkas Zulkifli Hasan.
Redaksi JURNALKUHP.COM
