LEBAK, JURNALKUHP.COM – 16 April 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Nusantara Indah Lingkungan (DPP LSM NIL) terus memberikan perhatian serius terhadap proses penyelidikan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di lahan Perhutani, Kecamatan Cihara, Lebak. Hal ini merujuk pada pemanggilan sejumlah pihak oleh Ditreskrimsus Polda Banten beberapa waktu lalu.
Ketua Umum LSM NIL, Michael, menyatakan bahwa pengawasan masyarakat terhadap institusi penegak hukum adalah amanat UU No. 17 Tahun 2013 dan PP No. 43 Tahun 2018 demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kami tetap memegang teguh komitmen untuk menghormati Asas Praduga Tak Bersalah. Proses penyelidikan adalah instrumen hukum yang suci untuk mencari kebenaran, bukan alat untuk kepentingan lain. Kami menghargai hak setiap warga negara, termasuk Sdr. Kartam dan kolega, untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sesuai prosedur tanpa tekanan atau intervensi.
Namun, transparansi adalah kunci utama untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, publik menaruh harapan besar pada penegakan hukum yang objektif. Kami tidak ingin ada persepsi negatif yang muncul akibat ketidakjelasan status perkara setelah adanya pemanggilan saksi.
Sebagai mitra strategis Kepolisian, kami berharap proses hukum ini berakhir dengan kepastian yang terang benderang. Jangan sampai penegakan hukum yang sudah dimulai dengan baik ini tercederai oleh narasi-narasi miring mengenai ‘negosiasi di luar koridor hukum’ atau penyelesaian perkara yang tidak transparan. Integritas institusi Polri jauh lebih berharga daripada kepentingan jangka pendek pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan celah hukum.
Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan secara resmi melalui mekanisme SP3 yang akuntabel. Namun, jika bukti permulaan telah cukup, hukum harus tetap tegak lurus. Kami akan terus memantau agar penanganan perkara ini tetap berjalan bersih, profesional, dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat merusak citra penegakan hukum di mata masyarakat Banten.
LSM NIL memastikan bahwa surat permohonan SP2HP yang telah dilayangkan merupakan langkah administratif untuk memastikan bahwa setiap sen kekayaan negara yang hilang melalui tambang ilegal mendapatkan pertanggungjawaban hukum yang semestinya, tanpa ada ruang bagi praktik transaksional.
(Hendri/Red).
