CILEGON, JURNALKUHP.COM — Aktivis sosial Kota Cilegon, Cecep Z. Falah, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi sosial yang terjadi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Cilegon, Kamis (20/11/2025). Ia menyoroti keberadaan seorang ibu bersama anaknya yang terpaksa mengemis demi mencari nafkah di area pusat pemerintahan, sebuah fenomena yang menurutnya mencerminkan ketimpangan kesejahteraan di kota industri tersebut.
Dalam keterangan yang diterima Redaksi Jurnal KUHP, Cecep menilai ironi ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah daerah. Ia mempertanyakan prioritas Pemkot dan DPRD yang dinilai lebih memilih melakukan kegiatan di luar daerah dibanding melihat langsung persoalan warganya.
“Miris, tepat di muka Pemkot dan DPRD Kota Cilegon seorang ibu dan anaknya mengemis untuk mencari nafkah. Mereka (DPRD Cilegon dan Pemkot Cilegon) asyik tidur di hotel dan menambah PAD kota lain,” kritik Cecep.
Ia juga menyoroti anggaran rapat yang dinilai tidak efisien karena sering dilaksanakan di hotel, bahkan hingga ke Jakarta. Menurutnya, kebiasaan tersebut tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ribuan warga miskin yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Gena masyarakat mau dipangkas, barang rapat sesumpetan sampai ke hotel Jakarta. Matak edan,” ujarnya.
Cecep menyampaikan pesan satir kepada seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari anggota DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyebut bahwa mereka menerima “salam hangat” dari sekitar 16 ribu warga miskin Kota Cilegon, sebagai bentuk sindiran terhadap minimnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat kecil.
“Seluruh Dewan DPRD Kota Cilegon, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan jajaran TAPD yang terhormat, dapat salam hangat dari enam belas ribu warga miskin Kota Cilegon,” ujar Cecep.
Ia menegaskan pernyataannya itu disampaikan atas nama “Rakyat Jelata”, sebagai suara kritik masyarakat yang merasa belum tersentuh oleh program-program penanggulangan kemiskinan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot maupun DPRD Kota Cilegon belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan.
Redaksi.
