JAKARTA, JURNALKUHP.COM – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERMAHI Banten di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Jumat (2/5/2026). Aksi ini menjadi bentuk kritik tajam terhadap kondisi pendidikan nasional yang dinilai masih jauh dari prinsip keadilan, pemerataan, dan aksesibilitas.
Dalam aksinya, massa mahasiswa menilai bahwa peringatan Hardiknas seharusnya menjadi ruang refleksi nasional untuk memastikan pendidikan hadir sebagai hak publik yang dijamin negara, bukan sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa hingga saat ini berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan masih belum terselesaikan, khususnya di Provinsi Banten. Mereka menyoroti praktik komersialisasi pendidikan, ketimpangan pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kelompok masyarakat rentan.
“Pendidikan tidak boleh menjadi barang dagangan. Negara wajib hadir memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkeadilan,” tegasnya.
DPC PERMAHI Banten juga menekankan bahwa tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan telah diatur secara konstitusional. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sepuluh tuntutan utama sebagai berikut:
- Menghentikan komersialisasi pendidikan dan mengembalikan pendidikan sebagai hak publik yang dijamin negara.
- Memperbaiki serta meratakan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Banten, terutama di daerah pelosok.
- Menuntaskan persoalan angka putus sekolah melalui kebijakan afirmatif bagi masyarakat rentan.
- Menambah dan meratakan jumlah sekolah (SD, SMP, SMA) di wilayah terpencil.
- Menciptakan ruang aman di lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi.
- Mendorong serta memperluas program beasiswa Provinsi Banten secara adil dan transparan.
- Meninjau kembali kebijakan penghapusan program studi di perguruan tinggi dengan melibatkan partisipasi publik.
- Mengawal RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar berlandaskan asas hukum dan prinsip keadilan.
- Meningkatkan kesejahteraan dosen, guru, dan tenaga pendidik lainnya secara layak.
- Membebaskan 12 mahasiswa yang tengah menjalani proses hukum pasca aksi 30 Agustus 2025 di Banten.
Lebih lanjut, massa aksi menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti pada peringatan Hardiknas semata. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan hingga adanya langkah konkret dari pemerintah.
“Aksi ini adalah awal. Kami akan terus mengawal dan memastikan kebijakan pendidikan berpihak kepada rakyat,” ujar koordinator aksi.
Aksi unjuk rasa berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan. Kegiatan diisi dengan orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta simbolisasi tuntutan mahasiswa sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah.
DPC PERMAHI Banten turut mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam mengawasi arah kebijakan pendidikan nasional agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi warga negara. (Zain/red).
