Scroll untuk baca berita
Example 120x600
Example 120x600
BeritaLaporan KhususMediaNasionalPemerintahPERSTemuan Kasus

Dugaan Ketidak Transparanan DPRD Cilegon Menuai Kritik,dan Polemik di Masyarakat

×

Dugaan Ketidak Transparanan DPRD Cilegon Menuai Kritik,dan Polemik di Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Salinan konten sosmed agustusan
Salinan konten sosmed agustusan (3)
Iklan HUT RI 80 Advokat (2)
Iklan HUT RI 80 Advokat (3)
WhatsApp Image 2025-08-15 at 05.33.38
WhatsApp Image 2025-08-15 at 05.57.37
WhatsApp Image 2025-08-15 at 05.15.31
IMG-20250817-WA0170


CILEGON,JURNALKUHP – Masyarakat Cilegon kembali dihadapkan pada dugaan ketidak transparanan dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon.

Dugaan ini muncul setelah beberapa kali ditemukan ketidakjelasan transparasi informasi publik yang di minta oleh GMAKS. pasal nya pada waktu lalu setelah menunggu beberapa bulan,ketua umum GMAKS beserta jajaran telah bersurat namun ternyata instansi pemerintah DPRD cilegon tak kunjung memberikan jawaban surat kepada lembaga GMAKS.

20 Mei 2026,_20260530_165315_0000

Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H. Beserta Staf dan Jajaran Mengucapkan Dirgahayu K.heic

ketua umum GMAKS Saiful bahri pun angkat bicara pada (17/04/2025) memberikan keterangan kepada tim junalkuhp “bahwa diri nya beserta jajaran dari berbagai wilayah akan mengadakan demo besar besaran terkait tidak ada nya jawaban dari DPRD cilegon” ujar nya

 

Bagus selaku kordinator lapangan wilayah cilegon menerangkan kepada tim jurnalkuhp “ini di duga kuat adanya permainan permainan yang melanggar ketentuan yang berlaku, sebelumnya informasi yang kami minta terkait penggunaan anggaran permohonan informasi/advetorial kepada instansi DPRD Cilegon dan proses pengambilan keputusan di lembaga tersebut” ujar nya

Bagus pun lebih lanjut menerangkan bahwa DPRD kota cilegon melanggar UU keterbukaan informasi publik (KIP) no 14 tahun 2008 yang dimana harus nya DPRD memberikan informasi yang jelas kepada publik yang bertujuan meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas pemerintahan, karena transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan di DPRD sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Beberapa masyarakat cilegon pun mendukung aksi demo GMAKS nanti dan berharap agar instansi pemerintah DPRD Cilegon lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan dan penggunaan anggaran.

dalam aksi nya nanti GMAKS menuntut beberapa poin di antara nya
– Menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran secara detail dan transparan
– Membuka proses pengambilan keputusan kepada publik
– Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan

 

Terakhir pesan dari saiful bahri sebagai ketua umum GMAKS kepada masyarakat cilegon diharapkan tetap waspada dan terus mengawasi kegiatan di DPRD cilegon. Dengan meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik,diharapkan lembaga ini dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dan kegiatan.

Editor : Fri Septa
Redaksi : Biro JURNAL KUHP Kota Cilegon

Example 120x600