SERANG, JURNALKUHP. COM – Ratusan Guru SMA, SMK, SKh, mengaku kecewa tidak ada pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang datang untuk menemui masa di Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (10/04/2025). Padahal, kedatangan para guru tersebut berdasarkan undangan langsung Gubernur Banten Andra Soni ketika Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) menggelar aksi Unjuk Rasa pada Kamis (03/06/2025) lalu.
Salah seorang perwakilan guru, Martin Al Kosim mengatakan, kedatangan pihaknya ke Setda Banten atas dasar undangan secara lisan dari Gubernur Banten pekan lalu. Namun, ketika ia mengkonfirmasi ke pegawai di Setda, tidak ada satu pun pejabat yang hadir.
“Waktu aksi pekan kemarin, pa Gubernur jelas mengatakan secara langsung, kami diundang untuk datang pada hari ini. Tapi setelah tadi kita konfirmasi, ternyata satu pun tidak ada pejabat di Setda. Semuanya tengah berada di Jakarta,” ujarnya, Kamis (10/04/2025).
Martin mengaku, pihaknya diminta untuk datang dengan membawa kajian terkait Tunjangan Tambah (Tuta) dan Tunjangan Kinerja (Tukin), untuk dapat dibahas bersama dengan seluruh pejabat terkait.
“Suruh bawa kajian apakah Tuta masih bisa dibayar atau tidak, dan selalu penghapusan Tuta serta Tukin bagi para guru. Jadi nanti langsung dibahas bersama aturan hukum nya,” jelasnya.
Dengan tidak adanya pejabat yang menemui, Martin mengaku kecewa dan sangat menyayangkan hal itu. Sebab, ketika Gubernur menjanjikan waktu, dihadiri pula oleh para pejabat Pemprov Banten termasuk Dindikbud.
“Kecewa. Karena itu, kami akan tunggu sampai sore ini, bila perlu kami akan menginap sampai ditemuin oleh pa Sekda. Kalau masih tidak ditemuin, kami akan aksi kembali dengan masa lebih banyak,” tegasnya.
Perwakilan guru lainnya, Tajri mengaku, Tuta guru sebesar Rp450 ribu, belum terbayarkan selama 6 bulan. Lalu tiba – tiba dihapuskan oleh Pemprov Banten.
“Tuta belum dibayar enam bulan, tiba – tiba dihapus. Tukin juga jomplang banget, beda dengan Tukin pegawai struktural,” katanya.
Tajri berharap, perjuangan para guru tersebut dapat direspon oleh Gubernur Banten dengan mengembalikan Tuta dan menaikan Tukin guru. ”
Harapannya Tuta kembali diberikan, dan dibayar, serta Tukin guru ditambah agar disesuaikan dengan pegawai struktural sehingga tidak jomplang. Semoga keinginan kami disetujui oleh pak Gubernur,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, ratusan guru dan elemen mahasiswa serta masyarakat se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Gubernur Banten pada Kamis, 3 Juli 2025.
Aksi damai ini turut dikawal oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten sebagai bentuk solidaritas terhadap kompleksnya permasalahan pendidikan.
Aksi tersebut mengangkat empat isu utama yang dihadapi para pendidik di Provinsi Banten, yaitu Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang tidak dibayarkan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tidak transparan, nasib Calon Pengawas (Cawas) yang tidak jelas, hingga persoalan Tunjangan Kinerja (Tukin).
Reporter:Hendri
Editor Redaksi :Biro kabupaten Lebak -JURNALKUHP. COM
