Cilegon,Jurnalkuhp.com — Puluhan warga Perumahan GPM Blok G dan H, Kota Cilegon, mendatangi kantor BPKPAD Kota Cilegon untuk melakukan audiensi dengan Kepala Bidang Aset, Nur Afizah, Selasa (03/02/2026). Audiensi ini dipicu oleh janji bertahun-tahun yang tak kunjung terealisasi, terkait peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang telah mereka tempati.
Dalam suasana audiensi yang tegang dan penuh kekecewaan, warga tampak duduk berhadap-hadapan di ruang rapat sempit. Beberapa warga terlihat membawa berkas lama, sementara lainnya hanya bisa mendengarkan dengan raut wajah lelah dan kecewa. Diskusi berlangsung alot, namun dinilai tidak menghasilkan kepastian waktu penyelesaian.
Warga dengan tegas menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja BPKPAD, yang dinilai sangat lamban dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan sertifikat yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun.
“Kami ini warga sah, tinggal puluhan tahun, bayar pajak, tapi sampai hari ini tidak punya sertifikat. Negara seolah tutup mata,” keluh opan salah satu warga dalam audiensi.
Sorotan tajam juga disampaikan Kimung, salah satu aktivis yang hadir dalam audiensi tersebut. Ia menilai kinerja Bidang Aset BPKPAD sangat lemah, padahal jika sertifikat diterbitkan, justru berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini ironi. Sertifikat itu bukan hanya kepastian hukum bagi warga, tapi juga sumber PAD. Kalau aset jelas, PBB jelas, retribusi jelas. Tapi justru dibiarkan mangkrak bertahun-tahun,” tegas Kimung.
Menurutnya, kelambanan ini mencerminkan buruknya manajemen aset daerah dan lemahnya kemauan birokrasi untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Dalam audiensi tersebut, Nur Afizah menyampaikan bahwa dirinya baru menjabat sejak tahun 2024, dan saat mulai menangani persoalan ini, proses sudah terhambat karena tidak adanya salinan Sertifikat Induk di kantor, serta laporan kehilangan dari kepolisian yang belum lengkap.
Lebih lanjut, Nur juga menyebut bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak proses pengurusan yang diajukan pada akhir tahun 2025, sehingga persoalan tersebut kembali menemui jalan buntu.
Namun pernyataan tersebut justru memicu kekecewaan warga, yang menilai alasan-alasan tersebut hanyalah bentuk lempar tanggung jawab antar instansi, sementara warga terus menjadi korban ketidakpastian hukum.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak ingin lagi mendengar alasan, melainkan kepastian dan langkah nyata. Mereka mendesak agar Kabid Aset BPKPAD segera turun tangan secara serius, berkoordinasi aktif dengan BPN, dan menyelesaikan persoalan yang telah menggantung selama bertahun-tahun.
“Kami tidak minta yang aneh-aneh. Kami hanya minta hak kami sebagai warga negara: sertifikat. Jangan jadikan kami korban kelalaian birokrasi,” tegas perwakilan warga.
Warga juga memperingatkan, jika persoalan ini kembali dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ditempuh langkah lanjutan, termasuk pengaduan ke DPRD, Ombudsman, hingga jalur hukum.
Hingga audiensi berakhir, belum ada komitmen waktu yang jelas dari pihak BPKPAD terkait penyelesaian sertifikat warga Blok G dan H Perumahan GPM Cilegon. Audiensi pun ditutup dengan rasa kecewa dan tanda tanya besar atas keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar warganya sendiri.
Editor Biro jurnal kuhp cilegon
