Cilegon,Jurnalkuhp.com — Banjir kembali melanda Kota Cilegon dan sekitarnya, sementara harapan masyarakat akan penanganan serius dari pemerintah tak kunjung terwujud. Di tengah penderitaan warga yang terus berulang, pemerintah dinilai lebih banyak berbicara di balik meja ketimbang turun langsung menangani dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Salah satu warga, Ade, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah daerah hingga pemerintah provinsi yang dinilainya tidak tegas dan tidak serius dalam menyikapi bencana banjir yang terus menghantui masyarakat Banten, khususnya Kota Cilegon.
“Sebagai rakyat jelata, saya hanya ingin pemerintah hadir secara nyata, bukan sekadar rapat dan wacana. Pasca-bencana itu yang paling penting, bukan pidato,” tegas Ade.
Ade menekankan bahwa kepemimpinan diuji justru saat rakyat menderita, bukan saat kondisi normal. Menurutnya, pemerintah seharusnya berani membuka akar persoalan banjir secara jujur dan tegas.
Ia mempertanyakan penyebab banjir yang selama ini seolah dibiarkan tanpa evaluasi serius.
“Apakah banjir ini akibat gunung-gunung yang gundul bekas galian C? Kubangan yang dibiarkan tanpa reklamasi? Atau karena resapan air yang hilang akibat eksploitasi alam dan tembok-tembok kokoh industri yang menutup ruang gerak air?” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya ketegasan pemerintah terhadap pelaku usaha dan industri, yang dinilai kerap diuntungkan sementara masyarakat menanggung dampak lingkungan.
“Pemerintah itu ada untuk rakyat, bukan hanya untuk pelaku usaha. Harus ada ketegasan terhadap industri demi keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat,” katanya.
Tak hanya Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten pun turut menjadi sasaran kritik. Ade menilai diperlukan langkah bersama dan keseriusan kolektif untuk mengatasi ketimpangan antara kepentingan industri dan keselamatan masyarakat.
“Kita harus berjamaah memperbaiki kesalahan. Jangan sampai kesalahannya juga berjamaah. Ini bukan soal business as usual, ini soal kenyamanan hidup banyak rakyat,” tegasnya.
Dengan nada keras, Ade bahkan menyebut jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa perubahan nyata, maka kepemimpinan daerah patut dipertanyakan.
“Kalau memang tidak mampu, saya akan buat piagam kegagalan kepemimpinan. Pergub Banten saya anggap mandul tanpa kejelasan, dan Wali Kota Cilegon saya nilai lemah dan gagal juare dalam menyikapi penderitaan masyarakat,” tandasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan publik atas penanganan banjir yang dinilai tidak pernah menyentuh akar masalah. Warga menuntut pemerintah berhenti bermain aman, berhenti saling lempar tanggung jawab, dan mulai mengambil keputusan tegas demi keselamatan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Cilegon maupun Pemerintah Provinsi Banten terkait kritik tajam tersebut.
Editor : Biro Jurnal Kuhp Cilegon
