CILEGON, JURNALKUHP.COM— Anggota DPRD Kota Cilegon Komisi I, Ari Muhammad, memberikan refleksi kritis sekaligus konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Kota Cilegon sepanjang tahun 2025. Dalam wawancara bersama Redaksi Jurnal KUHP, Rabu (31/12/2025), Ari menilai capaian pemerintah daerah patut diapresiasi, namun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah strategis yang harus dibenahi memasuki tahun 2026.
Salah satu sorotan utama Ari adalah kinerja aparatur pemerintahan yang dinilainya masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan tidak bisa dilepaskan dari profesionalisme dan efektivitas sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Cilegon.
“Target peningkatan PAD itu harus terus digenjot. Dengan komposisi personel yang ada, saya pikir Kota Cilegon mampu mengejar itu. Tapi jangan lupa, rotasi dan mutasi aparatur harus segera dilaksanakan,” tegas Ari.
Menurutnya, langkah rotasi dan mutasi bukan semata soal penyegaran jabatan, melainkan bagian dari upaya menempatkan aparatur sesuai kompetensi agar kinerja organisasi pemerintahan lebih optimal.
Terkait pengelolaan anggaran, Ari menilai proses pengadaan barang dan jasa di Kota Cilegon selama 2025 relatif sudah berjalan transparan. Ia juga mengakui bahwa pembangunan fisik di berbagai sektor telah terlaksana.
Namun demikian, Ari mengingatkan agar ke depan prioritas pembangunan benar-benar diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, bukan sekadar proyek yang bersifat administratif atau kurang berdampak.
“Ke depan yang harus diutamakan adalah pembangunan yang benar-benar menyangkut kepentingan masyarakat Kota Cilegon,” ujarnya.
Menanggapi isu pemangkasan anggaran di tahun 2026, Ari menjelaskan bahwa pembahasan APBD telah rampung dengan total anggaran sekitar Rp2,1 triliun, yang bersumber dari PAD dan pendapatan lainnya. Ia mengingatkan agar target PAD tersebut benar-benar tercapai dan tidak meleset dari perencanaan.
Ia juga menyinggung pernyataan Plt Asisten Daerah yang menyebutkan bahwa capaian PAD bahkan telah melampaui target, namun hal itu tetap perlu dikawal secara konsisten.
Soal potensi dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik, Ari menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir.
“Pemangkasan itu rata-rata pada kegiatan seremonial, seperti rapat-rapat dan makan minum. Itu tidak terlalu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia berharap pemangkasan tersebut tidak menjadi alasan bagi OPD untuk menurunkan kualitas pelayanan.
Dalam pesan penutupnya, Ari Muhammad menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah mendengarkan keluhan masyarakat dan memilah mana yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas publik.
“Setiap aduan harus diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat agar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat, aktivis, OKP, dan LSM untuk memahami kondisi keuangan daerah yang masih dalam tahap perbaikan. Menurutnya, tantangan pembangunan hanya bisa dihadapi melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kondisi yang ada, kita bisa bersama-sama membangun Kota Cilegon yang jujur, adil, dan sejahtera,” pungkas Ari.
Redaksi.
