CILEGON, JURNALKUHP.COM — Pernyataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon yang memastikan “tidak ada banjir” di tengah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama dua hari berturut-turut menuai kecaman keras dari aktivis masyarakat. Klaim tersebut dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik dan mengabaikan kondisi nyata warga terdampak.
Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa, 16 Desember 2025, diketahui menyebabkan banjir di sejumlah lingkungan di Kota Cilegon. Fakta tersebut terlihat jelas melalui dokumentasi video dan foto yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp warga, memperlihatkan rumah terendam air, akses jalan lumpuh, serta warga—termasuk ibu-ibu dan balita—yang harus dievakuasi.
Namun di tengah kondisi tersebut, salah satu media online justru memuat judul berita: “Dua Hari Diguyur Hujan Lebat, Cilegon Siaga: BPBD Pastikan Tak Ada Banjir, Warga Diminta Tetap Waspada.” Judul tersebut dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Aktivis Kota Cilegon, Cecep ZF, melontarkan kritik pedas terhadap pernyataan BPBD yang dianggap tidak berbasis data faktual.
“Sebagai pejabat publik, Kepala BPBD jangan berspekulasi. Bagaimana mungkin masih ‘menunggu perkembangan’ tapi sudah memastikan tidak ada banjir? Ini pernyataan ngawur dan mencederai logika publik,” tegas Cecep, Rabu (17/12/2025).
Cecep menyebut kondisi di sejumlah wilayah seperti Lingkungan Kebanjiran, Penauan, dan Lubang Welut sebagai bukti nyata bahwa banjir benar-benar terjadi dan berdampak serius bagi masyarakat. Ia juga menyoroti lambannya respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Seorang ibu dan balita baru dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB. Ini sangat menyayat hati. Jika pemerintah sigap sejak awal, tidak mungkin evakuasi dilakukan larut malam seperti itu,” ujarnya dengan nada keras.
Tak hanya menyoroti kinerja BPBD, Cecep juga mengultimatum redaksi media online yang memuat pemberitaan tersebut. Ia mempertanyakan profesionalisme dan tanggung jawab jurnalistik dalam menyajikan informasi bencana.
“Redaksi itu paham etika dan kaidah jurnalistik atau tidak? Judul dan isi beritanya bertolak belakang dengan fakta lapangan. Ini aneh dan patut dipertanyakan,” sindirnya.
Atas dasar itu, Cecep ZF mendesak Kepala BPBD Kota Cilegon dan redaksi media terkait untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Menurutnya, informasi yang tidak akurat di tengah situasi bencana bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk kelalaian informasi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Ini bukan soal kritik pribadi. Ini soal tanggung jawab moral dan keselamatan warga. Jangan main-main dengan informasi bencana,” tegas Cecep, yang dikenal konsisten mengawal kebijakan dan kinerja Pemerintah Kota Cilegon.
Editor : Jurnal kuhp kota cilegon
