SERANG, JURNALKUHP.COM – Rapat finalisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2025 yang semula dijadwalkan pada Sabtu (30/8) resmi ditunda. DPRD Banten mengundur agenda penting tersebut ke Senin (1/9) menyusul adanya seruan aksi dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banten.
Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Banten, Subhan, membenarkan langkah penundaan itu. “Betul, rapatnya diundur jadi hari Senin,” kata Subhan di Serang.
Menurutnya, aksi mahasiswa akan berlangsung di beberapa titik strategis, antara lain Mapolda Banten, Mako Brimob Polda Banten, serta perempatan Lampu Merah Ciceri. Meski titik aksi bukan di Gedung DPRD Banten, pihak legislatif menilai situasi tetap harus diantisipasi.
“Demonya memang bukan di sini (DPRD Banten), tapi tetap kita antisipasi,” ujarnya.
Subhan menambahkan, DPRD berharap aksi mahasiswa berlangsung tertib. “Kami berharap aksi yang dilakukan aliansi BEM ini dapat berjalan kondusif, tidak ada tindakan anarkis,” pungkasnya.
Seruan aksi mahasiswa BEM se-Banten tersebut berangkat dari keresahan atas sejumlah persoalan daerah yang dianggap tak kunjung ditangani serius oleh pemerintah maupun DPRD. Meski rapat APBD seharusnya menjadi ruang krusial untuk menjawab aspirasi publik, justru terkesan kalah oleh situasi aksi jalanan.
Ironisnya, ketika mahasiswa turun ke jalan menuntut transparansi dan tanggung jawab wakil rakyat, publik masih dihadapkan pada pemandangan memalukan dari gedung parlemen. Baru-baru ini, salah satu anggota DPR RI asal Dapil Banten, Furtasan Ali Yusuf dari Fraksi Nasdem, tertangkap kamera terlelap saat rapat Komisi X dengan Wakil Menteri Kebudayaan. Meskipun ia membantah, citra buruk itu terlanjur menguat dan menambah alasan publik meragukan keseriusan para legislator dalam menjalankan amanah rakyat.
Kini, masyarakat menunggu, apakah penundaan rapat finalisasi Perubahan APBD 2025 hanya sebatas strategi menghindari tekanan aksi, atau benar-benar akan menghadirkan keputusan anggaran yang berpihak kepada rakyat Banten. Jika tidak, kritik mahasiswa akan semakin sahih: DPRD hanya pandai menunda, sementara wakil rakyatnya sibuk tidur di kursi empuk parlemen.
Red.
