CILEGON, JURNALKUHP.COM — Sebanyak 88 lembaga keagamaan di Kota Cilegon menerima kucuran dana hibah dari Pemerintah Kota Cilegon. Lembaga tersebut terdiri dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), madrasah, yayasan, hingga organisasi keagamaan lainnya. Namun lebih dari sekadar bantuan, Pemkot menekankan pentingnya tanggung jawab dan dampak sosial dari pengelolaan dana tersebut.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pembinaan SDM Penerima Bantuan Hibah yang digelar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Cilegon di Aula Setda II, Rabu (11/6/2025). Suasana kegiatan tampak hangat namun sarat pesan moral: amanah ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa dana hibah bukan sekadar bantuan, tapi sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Dana hibah ini adalah amanah. Gunakan sesuai dengan permohonan awal, laporkan dengan akurat, tepat waktu, dan jangan disalahgunakan,” tegas Maman, menatap para peserta dengan penuh keseriusan.
Lebih jauh, Maman menyampaikan harapannya agar lembaga keagamaan di Cilegon tidak hanya fokus pada kegiatan ibadah semata. Ia ingin para pengurus bisa menjadi penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat—menyebarkan nilai toleransi, memperkuat gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjadi contoh dalam pemanfaatan teknologi secara bijak.
“Jadilah pelopor perubahan sosial. Kita butuh lembaga yang tidak hanya mengurusi ibadah, tapi juga memberi warna positif bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Sementara itu, Kabag Kesra Setda Kota Cilegon, Rahmatullah, menekankan pentingnya pemahaman teknis dalam proses hibah. Mulai dari pengajuan, penggunaan, hingga pelaporan, semua harus sesuai regulasi agar pengelolaan dana publik ini berjalan baik.
“Kita ingin para pengurus paham betul prosedur dan tanggung jawabnya. Dana publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rahmatullah juga memastikan bahwa Pemkot Cilegon akan melakukan monitoring secara berkala terhadap penggunaan dana hibah. Menurutnya, ini bagian dari komitmen untuk membangun tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
“Seperti tahun lalu, kami akan terus awasi dan dampingi. Ini bukan semata soal kontrol, tapi soal membangun kepercayaan publik,” pungkasnya. (*/Red).
