SERANG, JURNALKUHP.COM – Keluhan terkait minimnya penghargaan atas kerja keras para kader posyandu mencuat di akun resmi media sosial DPRD Kabupaten Serang. Ungkapan tersebut muncul saat DPRD memposting kegiatan kunjungan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ ke Kota Bogor, Senin (21/4/2025).
Dalam kolom komentar, salah satu kader posyandu menyampaikan keluh kesahnya yang mencerminkan suara hati kader posyandu se-Kabupaten Serang.
“Kepada bapak dan ibu dewan yang terhormat, tolong bantu Kader Posyandu Kabupaten. Kerjaan kami banyak, tapi kesejahteraan kami diabaikan,” tulisnya.
Berdasarkan hasil wawancara dan pantauan redaksi Jurnal KUHP, keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Para kader posyandu di berbagai wilayah Kabupaten Serang mengaku dibebani berbagai tugas administratif dan operasional, seperti penginputan data menggunakan aplikasi digital yang membutuhkan koneksi internet. Namun, mereka hanya menerima insentif sebesar Rp75.000 per bulan, yang juga dibayarkan secara rapel dalam beberapa bulan.
“Kita harus beli kuota sendiri untuk input data, sementara honor kami cuma 75 ribu dan itu pun kadang dirapel. Jelas tidak sebanding,” ungkap salah satu kader posyandu di Kecamatan Kramatwatu.
Tak hanya itu, sejumlah kader juga mengeluhkan lambatnya pencairan uang transport saat mengikuti rapat atau pelatihan dari Dinas Kesehatan. Bahkan dalam beberapa kasus, uang transport baru diterima setelah lima bulan, dan itupun masih dipotong pajak serta biaya administrasi.
“Kadang sampai lima bulan baru cair uang transport. Sudah nunggu lama, masih dipotong juga. Rasanya seperti tidak dihargai,” ujar kader lainnya.
Dalam harapannya kepada pemerintah daerah, para kader posyandu meminta agar mereka diperlakukan secara lebih manusiawi dan profesional. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem penghargaan dan perlakuan terhadap kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Kami ingin dihargai. Kami ini bagian dari pelayanan dasar di bidang kesehatan. Jangan cuma dituntut kerja, tapi tidak dihargai secara layak,” pungkas salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Redaksi Jurnal KUHP masih terus menelusuri dan mengumpulkan tanggapan dari pihak DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terkait keluhan ini.
Reporter: NURDIN
Editor: Redaksi Jurnal KUHP Biro Kab. Serang.
